Kepala Bappenas: Tak Mungkin Bangun Ibu Kota Negara Sulapan dalam 2, 3, 4 Tahun

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharso Monoarfa saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 17 Maret 2021. Rapat tersebut membahas evaluasi kinerja tahun 2020 dan rencana pembangunan tahun 2021. TEMPO/M Taufan Rengganis
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharso Monoarfa saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 17 Maret 2021. Rapat tersebut membahas evaluasi kinerja tahun 2020 dan rencana pembangunan tahun 2021. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan perkembangan terbaru soal pembangunan ibu kota negara ke anggota Komisi XI DPR pada hari ini. Hal tersebut menjawab pertanyaan anggota dewan yang disampaikan sebelumnya. 

Di awal pernyataannya, Suharso ingin meluruskan bahwa pembangunan ibu kota tidak bisa dilakukan dalam waktu pendek. "Kita tidak mungkin bisa membangun ibu kota negara sulapan dalam 2, 3, 4 tahun. Dalam masterplan Bappenas diperkirakan 15 sampai 20 tahun," ujarnya dalam rapat kerja anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR dengan Kepala Bappenas yang ditayangkan streaming di YouTube, Rabu, 1 September 2021.

Jadi, kata Suharso, sebenarnya perencanaan pengerjaan ibu kota negara butuh waktu 15 tahun hingga 20 tahun. "Tinggal dibagi-bagi segmentasinya, dimulai kapan," tuturnya.

Adapun payung hukum seperti Rancangan Undang-undang Ibu Kota Negara sudah siap. "Sekarang tinggal menunggu pandemi seperti apa," kata Suharso.

Rapat kerja pada hari ini mengagendakan pembahasan dua hal. Pertama, yakni rencana kerja anggaran Bappenas dalam Rancangan Undang-undang APBN 2022. Kedua, membahas laporan keuangan Bappenas dalam APBN tahun 2020.

Dalam paparannya ke anggota dewan, Suharso menyebutkan saat ini perencanaan ibu kota negara telah sampai pada penyelarasan Masterplan dengan rencana tata ruang kawasan strategis nasional (RTR KSN).

Perencanaan IKN ini juga meliputi penetapan rencana detail tata ruang BWP ibu kota negara. Selain itu perencanaan berisi penyelarasan masterplan IKN dengan desain kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP.

Suharso juga membeberkan kendala dalam merencanakan pemindahan ibu kota negara ini. Pertama, mematangkan perencanaan ibu kota negara dalam kondisi yang mengharuskan adaptasi dengan kondisi pandemi Covid-19. Artinya, dilakukan penyesuaian lintas sektor secara berkala serta pendetailan rencana yang dilaksanakan Kementerian dan Lembaga di bawah koordinasi Bappenas.

RR ARIYANI

Baca: Sri Mulyani Sebut Mulai Terjadi Pembalikan Arah Ekonomi Setelah PPKM Level 4








Perubahan Iklim, Begini Kondisi di IKN dan Wilayah Lain Akan Berubah ke Depannya

2 hari lalu

Pemandangan umum pembangunan bendungan Intake Sepaku, yang akan memasok air bersih untuk ibu kota baru Indonesia yang diproyeksikan Ibu Kota Negara Nusantara, di Sepaku, provinsi Kalimantan Timur, 6 Maret 2023. Masyarakat Adat Balik Menolak Penggusuran Situs-Situs Sejarah Leluhur, Menolak Program Penggusuran Kampung di IKN dan Menolak Relokasi. REUTERS/Willy Kurniawan
Perubahan Iklim, Begini Kondisi di IKN dan Wilayah Lain Akan Berubah ke Depannya

Perubahan iklim di Kalimantan berbeda di tiap wilayah termasuk di IKN.


Suharso Beberkan Survei JETRO soal Optimistme Pengusaha Jepang di RI dan Dampak UU Cipta Kerja

10 hari lalu

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa saat menjelaskan soal HGU hingga 190 tahun untuk para investor di IKN saat ditemui di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu, 15 Maret 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Suharso Beberkan Survei JETRO soal Optimistme Pengusaha Jepang di RI dan Dampak UU Cipta Kerja

Kepala Bappenas Suharso Monoarfa membeberkan hasil survei yang dilakukan oleh Japan External Trade Organization (JETRO).


Anggaran IKN Bisa Membengkak Tembus Rp 30-an Triliun, Kemenkeu Paparkan Alasannya

10 hari lalu

Pekerja beraktivitas di lokasi proyek pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Negara, Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa, 28 Februari 2023. Pembangunan 36 Rumah Tapak Jabatan Menteri tersebut tengah memasuki tahap pematangan lahan dan ditargetkan rampung pada Juni 2024 sebagai salah satu persiapan untuk penyelenggaraan upacara bendera Hari Kemerdekaan RI di IKN Nusantara. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Anggaran IKN Bisa Membengkak Tembus Rp 30-an Triliun, Kemenkeu Paparkan Alasannya

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah mengajukan tambahan anggaran pembangunan IKN sekitar Rp 7 triliun hingga Rp 8 triliun.


11.000 ASN Bakal Dipindahkan ke IKN, Menpan-RB: Sejauh Ini Tak Ada yang Keberatan

16 hari lalu

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Anas memberikan sambutan dalam peluncuran hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu, 14 Desember 2022. Kategori pemprov diraih oleh Pemprov Bali dengan skor 78,82, kategori pemkot diraih oleh Pemkot Madiun dengan skor 83,00, dan kategori pemkab diraih oleh Pemkab Boyolali dengan skor 83,33. TEMPO/ Muhammad Ilham Balindra/Magang
11.000 ASN Bakal Dipindahkan ke IKN, Menpan-RB: Sejauh Ini Tak Ada yang Keberatan

Menpan-RB Abdullah Azwar Anas, menyebut pemerintah bakal memindahkan 16.000 orang ke Ibu Kota Nusantara atau IKN.


KPA Nilai Aturan HGU 190 Tahun yang Diteken Jokowi Lebih Buruk dari Hukum Kolonial

17 hari lalu

Sekretaris Jendral Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika (kanan) menyampaikan keterangan pers usai memberikan laporan progres tinjauan evaluasi kebijakan reforma agraria pemerintahan Presiden Joko Widodo ke Ombundsman RI di Gedung Ombudsman RI, Jakarta, Seninm 4 Maret 2019. Dari pelaporan itu Ombudsman menyatakan reforma agraria selama 4 tahun jalan di tempat dan masih belum sesuai dengan terget yang ditetapkan. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
KPA Nilai Aturan HGU 190 Tahun yang Diteken Jokowi Lebih Buruk dari Hukum Kolonial

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2023 yang diteken Jokowi lebih buruk dari hukum agraria kolonial.


Target Pembangunan Infrastruktur 2024, Bappenas: 34 Rute Jembatan Udara di Papua

24 hari lalu

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa saat memberikan sambutan dan mengucapkan selamat kepada para pemenang SDGs Action Awards dan I-SIM for Cities dalam acara SDGs Annual Conference  di Hotel Sultan Jakarta, Kamis, 1 Desember 2022. Dok. Bappenas
Target Pembangunan Infrastruktur 2024, Bappenas: 34 Rute Jembatan Udara di Papua

Bappenas menyampaikan enam target pembangunan infrastruktur di tahun 2024


Eks Perdana Menteri Inggris Tony Blair Temui Lagi Jokowi di Istana

25 hari lalu

Mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, datang di Istana Negara, Jakarta, untuk bertemu Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Selasa, 7 Maret 2023. Tempo/Fajar Pebrianto
Eks Perdana Menteri Inggris Tony Blair Temui Lagi Jokowi di Istana

Mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, siang ini bertemu Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Negara, Jakarta.


Bappenas: Target Pertumbuhan Ekonomi RI di 2024 Sebesar 5,3-5,7 Persen

30 hari lalu

Calon pembeli memilih baju yang dijual di Jakarta, Selasa, 21 Februari 2023. Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai kisaran 5,3 persen-5,7 persen di 2024 yang menjadi masa akhir jabatan mereka. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Bappenas: Target Pertumbuhan Ekonomi RI di 2024 Sebesar 5,3-5,7 Persen

Target juga melihat angka acuan pada 2019 dan realisasi pertumbuhan ekonomi pada 2022 yang sebesar 5,31 persen.


Kominfo Buka Beasiswa S2 di Dalam dan Luar Negeri 2023

35 hari lalu

Ilustrasi mahasiswa. Freepik.com
Kominfo Buka Beasiswa S2 di Dalam dan Luar Negeri 2023

Kominfo kembali membuka program beasiswa S2 bagi masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan di dalam dan luar negeri.


Terkini: Sri Mulyani Copot Jabatan Rafael Alun Trisambodo, Kekayaan Rafael Alun Vs Sri Mulyani Beda Tipis

36 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan keterangan pers secara daring disaksikan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (tengah), Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Suryo Utomo (kiri) dan Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo (kanan) saat rilis penanganan internal Kementerian Keuangan atas kasus Rafael Alun Trisambodo di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Jumat, 24 Februari 2023. Dalam konfrensi pers tersebut, Sri Mulyani mencopot jabatan struktural dan tugas-tugas Rafael Alun Trisambodo sebagai Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu. ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Terkini: Sri Mulyani Copot Jabatan Rafael Alun Trisambodo, Kekayaan Rafael Alun Vs Sri Mulyani Beda Tipis

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencopot jabatan struktural Rafael Alun Trisambodo, pejabat di Direktorat Jenderal Pajak.