Suasana pemukiman warga di bantaran kali di Kawasan Manggarai, Jakarta, Senin, 7 Juni 2021.Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mendata fakir miskin dan orang tidak mampu secara daring. Melalui sistem yang dimiliki Pusat Data dan Informasi Jaminan Sosial (Pusdatin Jamsos) Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. TEMPO/Muhammad Hidayat
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan asumsi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 yang disepakati pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat terlalu optimistis. Padahal ketidakpastian masih tinggi pada tahun depan.
"Asumsinya masih over optimistis padahal situasi ekonomi masih menghadapi ketidakpastian yang tinggi di 2022," ujar Bhima kepada Tempo, Selasa, 31 Agustus 2021.
Ketidakpastian itu misalnya efek normalisasi kebijakan moneter AS atau tapering off, gejolak geopolitik di timur tengah, berlanjutnya perang dagang, hingga fluktuasi harga komoditas terutama minyak mentah.
"Pemerintah perlu antisipasi adanya imported inflation yang buat daya beli kelas menengah bawah belum akan pulih karena naiknya harga barang tidak dibarengi dengan pemerataan pendapatan," kata Bhima.
Selain itu, dengan dampak pandemi masih terjadi tahun depan, Bhima mewanti-wanti agar jangan sampai asumsi pertumbuhan yang tinggi membuat justifikasi pemangkasan anggaran penanganan pandemi dan perlindungan sosial.
"Kebijakan anggaran tidak boleh sampai mengarah pada austerity," ujarnya.
