Rencana Akses Vaksin Mandiri di 2022, Bio Farma: Belum Ada Pembahasan

Kamis, 26 Agustus 2021 15:45 WIB

Ilustrasi Vaksin Covid-19. Johannes P Christo

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Perusahaan PT Bio Farma Bambang Heriyanto menanggapi kabar bahwa pemerintah akan memberikan akses bagi masyarakat yang ingin mendapatkan vaksin booster atau vaksin dosis ketiga dan vaksin secara mandiri tahun depan.

Menurut dia, pada prinsipnya Bio Farma akan mendukung kebijakan yang akan disiapkan pemerintah. "Namun sampai saat ini belum ada pembahasan terkait hal tersebut," kata Bambang kepada Tempo, Kamis, 26 Agustus 2021.

Bambang mengatakan perseroan masih fokus untuk mempercepat program vaksinasi dua dosis dulu untuk mencapai akses vaksin yang merata bagi seluruh masyarakat.

Ia berujar hingga saat ini perseroan pun terus berupaya untuk mengamankan akses dan ketersediaan pasokan vaksin hingga akhir tahun ini. Ketersediaan vaksin itu akan dicapai melalui berbagai skema, baik bilateral maupun multilateral, skema hibah, grant, dan Covax.

"Pasokan diperkirakan setiap bulannya hingga Desember sekitar 70 juta dosis," kata Bambang.

Advertising
Advertising

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah akan memberikan akses bagi masyarakat yang ingin mendapatkan vaksin booster atau vaksin dosis ketiga dan vaksin secara mandiri tahun depan.

“Untuk mereka yang akan melakukan boosting dan vaksinasi mandiri juga akan dibukakan ruangan untuk tahun depan,” ujar Sri Mulyani seperti dalam Live Streaming YouTube DPR RI, Rabu, 25 Agustus 2021.

Meski demikian, Sri menjamin pemerintah tetap menganggarkan program vaksin gratis bagi masyarakat untuk mencapai target 70 persen penduduk. Dalam RAPBN 2022, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 38,44 triliun untuk pengadaan vaksin.

Vaksinasi gratis diberikan kepada masyarakat yang telah terdaftar sebagai kelompok penerima vaksin. Adapun sesuai target pemerintah, sebanyak 189 juta penduduk akan menerima vaksin gratis dan 27 orang menerima vaksinasi mandiri.

Pemerintah juga mengalokasikan untuk dukungan vaksin pusat sebesar Rp 3 triliun. Secara keseluruhan pada 2022, pemerintah mengalokasikan dana Rp 77,05 triliun untuk penanganan kesehatan.

CAESAR AKBAR | FRANCISCA CHRISTY

Baca Juga: Simak Syarat serta Cara Mendapatkan Vaksin Pfizer dan Moderna di Jakarta

Berita terkait

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

3 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

4 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Waspadai Dampak Kenaikan BI Rate terhadap APBN

5 jam lalu

Sri Mulyani Waspadai Dampak Kenaikan BI Rate terhadap APBN

Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan ada dampak kenaikan BI Rate ke level 6,25 persen terhadap APBN, terutama penerimaan pajak.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

7 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

7 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

8 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

8 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

8 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

11 jam lalu

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.

Baca Selengkapnya

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

12 jam lalu

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Prabowo ingin menjaga silaturahmi kebangsaan dan menjadi teladan lewat presidential club.

Baca Selengkapnya