TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas Rudy S. Prawiradinata mengatakan Rancangan Undang-undang Ibu Kota Negara (IKN) telah rampung dibahas. Bakal payung hukum pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur itu akan segera diajukan ke DPR.

“UU IKN saat ini selesai dibahas antar-kementerian dan lembaga,” ujar Rudy kepada Tempo, Rabu, 25 Agustus 2021.

RUU IKN telah masuk Program Legislasi Nasional atau Prolegnas 2021. Pada akhir semester I, DPR belum menerima surat presiden atau surpres ibu kota baru sehingga pembahasannya di tingkat legislasi belum dimulai. Pemerintah kala itu beralasan masih memerlukan kajian aktual dari lapangan untuk menyusun payung hukum.

Pembahasan pembangunan ibu kota baru sempat mandek karena pandemi Covid-19. Anggaran untuk pembangunan ibu kota juga tidak tercantum dalam APBN 2021 maupun RAPBN 2022.

Namun baru-baru ini Presiden Joko Widodo alias Jokowi memastikan pembangunan ibu kota baru tetap berjalan. Jokowi telah meninjau proyek infrastruktur untuk akses menuju ibu kota baru dalam kunjungannya di Samarinda, 24 Agustus 2021 kemarin.

<!--more-->

Meski tak tercantum dalam APBN, bukan berarti ibu kota negara sama sekali tak didanai dengan uang negara. “APBN kan masih berproses,” kata Rudy.

Berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMN) 2020-2024, proyek IKN membutuhkan duit Rp 466,98 triliun. Merujuk pada rencana itu, porsi anggaran APBN untuk pembangunan IKN adalah 19 persen. Sementara itu, sisanya sebanyak 81 persen akan bersumber dari investor.

Rudy menyatakan pemerintah memiliki beberapa skema pendanaan ibu kota. Selain APBN, pemerintah mengandalkan aset badan usaha milik negara, investor atau swasta murni, dan kerja sama pemerintah dengan badan usaha.

Pemerintah, kata Rudy, akan memberikan kesempatan yang luas dan terbuka kepada semua calon investor ibu kota negara. "Saat ini, sedang dilakukan penyusunan konsep struktur kerja sama yang sesuai dengan penerimaan risiko investasi dari para investor dan lembaga keuangan."

Baca: Lika-liku Cerita Perjalanan Mobil Timor dan Tommy Soeharto