TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo menargetkan tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan pada 2022. "Yakni tingkat pengangguran terbuka 5,5-6,3 persen. Serta tingkat kemiskinan di kisaran 8,5-9,0 persen, dengan penekanan pada penurunan kemiskinan ekstrem," ujar Jokowi dalam Rapat Paripurna DPR, Senin, 16 Agustus 2021.

Selain itu, untuk tingkat ketimpangan, Jokowi menargetkan rasio gini di kisaran 0,376-0,378, serta indeks pembangunan manusia di kisaran 73,41-73,46.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan belanja negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2022 direncanakan sebesar Rp 2.708,7 triliun. Yang diharapkan bisa mendorong tercapainya sasaran pembangunan.

Nilai tersebut meliputi belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 1.938,3 triliun serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 770,4 triliun

Rinciannya, antara lain anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp 255,3 triliun, anggaran perlindungan sosial Rp 427,5 triliun, anggaran pendidikan Rp 541,7
triliun, serta anggaran pembangunan infrastruktur Rp 384,8 triliun. Selain itu, anggaran transfer ke daerah dan dana desa direncanakan sebesar Rp 770,4 triliun.

Badan Pusat Statistik atau BPS sebelumnya melaporkan jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan menjadi 27,54 juta orang pada Maret 2021.<!--more-->

Dengan demikian, tingkat kemiskinan pada Maret 2021 mengalami penurunan tipis menjadi 10,14 persen, dari 10,19 persen pada September 2020.

Kepala BPS Margo Yuwono mengatakan jumlah penduduk miskin tersebut turun sebesar 0,01 juta orang jika dibandingkan dengan posisi pada September 2020.

Namun, jika dibandingkan dengan posisi pada Maret 2020, maka jumlah penduduk miskin masih mengalami peningkatan sebanyak 1,12 juta orang.

Margo menjelaskan penurunan jumlah penduduk miskin pada Maret 2021 sejalan dengan perekonomian domestik yang membaik, tercermin dari kontraksi ekonomi yang mengecil pada kuartal I/2021 sebesar -0,74 persen.

Sejalan dengan itu, beberapa indikator yang mempengaruhi adalah penurunan angka pengangguran, dari 7,07 persen pada Agustus 2020 menjadi 6,26 persen pada Februari 2021.

Baca Juga: Ketua MPR: Pandemi Covid-19 Tidak Hanya Berdampak pada Ekonomi