TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan belanja negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2022 direncanakan sebesar Rp 2.708,7 triliun.

"Meliputi belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 1.938,3 triliun serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 770,4 triliun," ujar Jokowi dalam Rapat Paripurna DPR, Senin, 16 Agustus 2021.

Dalam belanja tersebut, kata Jokowi, anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp 255,3 triliun atau 9,4 persen dari belanja negara. Anggaran tersebut akan diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta kesinambungan program JKN.

Untuk penanganan Covid-19, fokus Pemerintah antara lain, antisipasi risiko dampak Covid-19 dengan testing, tracing, dan treatment; melanjutkan program vaksinasi Covid-19; serta penguatan sosialisasi dan pengawasan protokol kesehatan.

"Kita harus bisa memanfaatkan pandemi sebagai momentum untuk perbaikan dan reformasi sistem kesehatan Indonesia," kata Jokowi.

Selanjutnya, anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp 427,5 triliun untuk membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasarnya. Dalam jangka panjang, program ini diharapkan akan mampu memotong rantai kemiskinan.

Berikutnya, anggaran pendidikan sebesar Rp 541,7 triliun dialokasikan untuk peningkatan produktivitas dan kualitas SDM.<!--more-->

Menurut mantan Gubernur DKI ini, pembangunan SDM tetap menjadi agenda prioritas Indonesia. Pasalnya, kata dia, Indonesia harus bisa memanfaatkan bonus demografi dan siap menghadapi disrupsi teknologi.

"Kita harus menyiapkan SDM yang produktif, inovatif, dan berdaya saing global dengan tetap mengamalkan nilai-nilai Pancasila, berakhlak mulia, dan menjaga jati diri budaya bangsa," ujar dia.

Adapun pembangunan infrastruktur dianggarkan Rp 384,8 triliun. Ia mengatakan pembangunan infrastruktur diarahkan antara lain untuk mendukung penguatan penyediaan pelayanan dasar; serta mendukung peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas.

Anggaran tersebut juga diperlukan untuk menyediakan infrastruktur energi dan pangan yang terjangkau, andal, dan memperhatikan aspek lingkungan; serta pemerataan infrastruktur dan akses Teknologi Informasi dan Komunikasi.

"Untuk mendukung target pembangunan infrastruktur, strategi memadukan anggaran dengan bauran pendanaan atau blended finance akan terus dilakukan," tutur mantan Wali Kota Solo ini.

Selain itu, pada tahun 2022, anggaran transfer ke daerah dan dana desa direncanakan sebesar Rp 770,4 triliun. Anggaran itu akan difokuskan antara lain pada meningkatkan kualitas belanja daerah agar terjadi percepatan dalam peningkatan dan pemerataan kesejahteraan.

Baca Juga: Tema HAM dan Pemberantasan Korupsi Absen dalam Pidato Kenegaraan Jokowi