TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjelaskan mengenai pengetatan dan pelonggaran mobilitas masyarakat yang harus dilakukan paling lama setiap minggu, dengan merujuk kepada data terkini.

Kebijakan itu, kata dia, mungkin sering dibaca sebagai kebijakan yang berubah-ubah, atau sering dibaca sebagai kebijakan yang tidak konsisten. Namun, mantan Wali Kota Solo ini berujar hal tersebut perlu dilakukan.

"Justru itulah yang harus kita lakukan, (kebijakan) untuk menemukan kombinasi terbaik antara kepentingan kesehatan dan kepentingan perekonomian masyarakat," kata Jokowi dalam Sidang Tahunan DPR, MPR, DPD, Senin, 16 Agustus 2021.

Ia mengatakan pandemi memang mengajarkan pemerintah untuk mencari titik keseimbangan antara kepentingan kesehatan dan perekonomian. Pemerintah, tuturnya, harus terus merujuk kepada data, ilmu pengetahuan, dan teknologi terbaru dalam mengambil keputusan.

Pemerintah pun, menurut Jokowi, harus selalu tanggap terhadap perubahan keadaan, dari hari ke hari secara cermat."Tujuan dan arah kebijakan tetap dipegang secara konsisten, tetapi strategi dan manajemen lapangan harus dinamis menyesuaikan permasalahan dan tantangan," kata dia.

Karena virusnya yang selalu berubah dan bermutasi, ujar mantan Gubernur DKI Jakarta ini, maka penanganannya pun harus berubah sesuai dengan tantangan yang dihadapi.

Dalam kesempatan yang sama, jokowi mengatakan menyadari banyaknya kritik kepada pemerintah di tengah pandemi Covid-19. Terutama, terhadap hal yang belum bisa diselesaikan pemerintah.

"Kritik yang membangun itu sangat penting, dan selalu kita jawab dengan pemenuhan tanggung jawab, sebagaimana yang diharapkan rakyat," ujar dia.

Jokowi pun berterima kasih kepada seluruh anak bangsa yang telah menjadi bagian dari warga negara yang aktif, dan terus ikut membangun budaya demokrasi.

Baca Juga: Jokowi Targetkan Tingkat Pengangguran Terbuka 6,3 Persen, Kemiskinan 9 Persen