Daftar Wilayah Pekerja Penerima BLT Subsidi Gaji 1 Juta

Reporter

Tempo.co

Editor

Nurhadi

Sabtu, 31 Juli 2021 18:00 WIB

Pemerintah segera mencairkan bantuan langsung tunai (BLT) atau subsidi gaji untuk pekerja memiliki gaji di bawah Rp 5 juta pada 25 Agustus 2020. Hal itu diungkapkan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah.

TEMPO.CO, Jakarta - Bantuan langsung tunai (BLT) subsidi gaji 1 juta ternyata tidak diberikan kepada pekerja di seluruh Indonesia, melainkan hanya diberikan kepada pekerja di wilayah Pemberlakuan Pemberantasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 dan 4. Mana sajakah wilayah yang termasuk?

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan pekerja yang mendapat BLT subsidi gaji sebesar 1 juta adalah mereka yang bekerja di wilayah PPKM level 3 dan 4. Berikut adalah wilayah PPKM level 3 dan 4 yang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2021:

Provinsi DKI Jakarta

Di provinsi ini, wilayah-wilayahnya ditetapkan PPKM level 4, yakni Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Provinsi Banten

Advertising
Advertising

Wilayah yang termasuk adalah Kabupaten Tangerang (level 3), Kabupaten Serang (level 3), Kabupaten Lebak (level 3), Kota Cilegon (level 3), Kota Tangerang Selatan (level 4), Kota Tangerang (level 4), dan Kota Serang (level 4).

Provinsi Jawa Barat

Wilayah yang termasuk PPKM level 3 adalah Kabupaten Sumedang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Subang, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Garut, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Bandung.

Sementara itu, wilayah PPKM level 4 di Jawa Barat yang termasuk adalah Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kota Sukabumi, Kota Depok, Kota Cirebon, Kota Cimahi, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Banjar, Kota Bandung, dan Kota Tasikmalaya.

Provinsi Jawa Tengah

Wilayah yang termasuk PPKM level 3 adalah Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Tegal, Kabupaten Sragen, Kabupaten Semarang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Magelang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Brebes, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Blora, Kabupaten Batang, Kabupaten Banjarnegara, dan Kota Pekalongan.

Sedangkan wilayah yang termasuk PPKM level 4 adalah Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Klaten, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Banyumas, Kota Tegal, Kota Surakarta, Kota Semarang, Kota Salatiga, dan Kota Magelang.

Provinsi D.I. Yogyakarta

Wilayah PPKM level 3 adalah Kabupaten Kulonprogo, dan Kabupaten Gunungkidul. Sementara wilayah PPKM level 4 adalah Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, dan Kota Yogyakarta.

Provinsi Jawa Timur

Wilayah PPKM level 3 di provinsi ini adalah Kabupaten Tuban, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Sampang, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Malang, Kabupaten Magetan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Jombang, Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Blitar, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, dan Kota Pasuruan.

Sementara itu, wilayah PPKM level 4 adalah Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Madiun, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kota Malang, Kota Madiun, Kota Kediri, Kota Blitar, dan Kota Batu.

Provinsi Bali

Wilayah PPKM level 3 di provinsi ini adalah Kabupaten Jembrana, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli, dan Kota Denpasar.

Provinsi Sumatera Utara

Wilayah yang termasuk di provinsi ini adalah Kota Medan (level 4) dan Kota Sibolga (level 3),

Provinsi Sumatera Barat

Wilayah yang termasuk adalah Kota Bukit Tinggi (level 4), Kota Padang (level 4), Kota Padang Panjang (level 4), dan Kota Solok (level 3)

Provinsi Kepulauan Riau

Wilayah yang termasuk adalah Kota Batam (level 4), Kota Tanjung Pinang (level 4), Kabupaten Natuna (level 3), dan Kabupaten Bintan (level 3).

Provinsi Lampung

Wilayah yang termasuk adalah Kota Bandar Lampung (level 4) dan Kota Metro (level 3).

Provinsi Kalimantan Barat

Wilayah yang termasuk adalah Kota Pontianak dan Kota Singkawang dengan PPKM level 4.

Provinsi Kalimantan Timur

Wilayah PPKM level 4 di provinsi ini adalah Kabupaten Berau, Kota Balikpapan, dan Kota Bontang.

Provinsi Nusa Tenggara Barat

Wilayah yang termasuk adalah Kota Mataram dengan PPKM level 4.

Provinsi Papua Barat

Wilayah yang termasuk adalah Kabupaten Manokwari dan Kota Sorong dengan PPKM level 4, serta Kabupaten Fak Fak, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama dengan PPKM level 3.

Provinsi Aceh

Wilayah yang termasuk adalah Kota Banda Aceh dengan PPKM level 3.

Provinsi Riau

Wilayah yang termasuk adalah Kota Pekan Baru yang merupakan wilayah PPKM level 3.

Provinsi Jambi

Wilayah yang termasuk adalah Kota Jambi dengan PPKM level 3.

Provinsi Sumatera Selatan

Wilayah yang termasuk adalah Kota Lubuk Linggau dan Kota Palembang dengan PPKM level 3.

Provinsi Bengkulu

Wilayah yang termasuk adalah Kota Bengkulu dengan PPKM level 3.

Provinsi Kalimantan Tengah

Wilayah yang termasuk adalah wilayah dengan PPKM level 3, yaitu Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, dan Kota Palangkaraya.

Provinsi Kalimantan Utara

Wilayah yang termasuk adalah Kabupaten Bulungan dengan PPKM level 3.

Provinsi Sulawesi Utara

Wilayah yang termasuk adalah Kota Manado dan Kota Tomohon dengan PPKM level 3.

Provinsi Sulawesi Tengah

Wilayah yang termasuk adalah Kota Palu dengan PPKM level 3.

Provinsi Sulawesi Tenggara

Wilayah yang termasuk adalah Kota Kendari yang sedang PPKM level 3.

Provinsi Nusa Tenggara Timur

Wilayah yang termasuk adalah wilayah PPKM level 3, yaitu Kabupaten Lembata dan Kabupaten Nagekeo.

Provinsi Maluku

Wilayah yang termasuk adalah wilayah PPKM level 3, yaitu Kabupaten Kepulauan Aru dan Kota Ambon.

Provinsi Papua

Wilayah yang termasuk dalam penerima BLT subsidi gaji sebesar 1 juta di provinsi ini adalah wilayah PPKM level 3, yaitu Kabupaten Boven Digoel dan Kota Jayapura.

AMELIA RAHIMA SARI

Baca juga: Kemnaker Keluarkan BLT Subsidi Gaji 1 Juta, Simak Syarat Penerimanya

Berita terkait

Putusan MK Sebut Bansos Tak Untungkan Prabowo-Gibran, Ini Gelontoran Dana Bansos Seiring Pemilu 2024

3 hari lalu

Putusan MK Sebut Bansos Tak Untungkan Prabowo-Gibran, Ini Gelontoran Dana Bansos Seiring Pemilu 2024

MK sebut penyaluran bansos menjelang pemilu tak untungkan Prabowo-Gibran. Ini gelontoran dana bansos triliunan rupiah menjelang Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Saat Hakim MK Arief Hidayat Bertanya Soal Jokowi Bagi-Bagi Bansos, Ini Jawaban Risma

19 hari lalu

Saat Hakim MK Arief Hidayat Bertanya Soal Jokowi Bagi-Bagi Bansos, Ini Jawaban Risma

Menteri Sosial Tri Rismaharini atau Risma menjawab saat hakim MK Arief Hidayat bertanya Jokowi bagi-bagi bansos. Ini katanya.

Baca Selengkapnya

Jawaban Sri Mulyani di MK soal Kemungkinan Anggaran BLT Naik Tahun Ini

21 hari lalu

Jawaban Sri Mulyani di MK soal Kemungkinan Anggaran BLT Naik Tahun Ini

Menkeu Sri Mulyani menjawab pertanyaan hakim MK terkait kemungkinan kenaikan anggaran BLT El Nino tahun 2024.

Baca Selengkapnya

Alasan Mensos Risma Tak Mengusulkan BLT El Nino Ketika Ditanya Ketua MK

22 hari lalu

Alasan Mensos Risma Tak Mengusulkan BLT El Nino Ketika Ditanya Ketua MK

Ketua MK Suhartoyo sempat menanyakan kepada Menteri Sosial Tri Rismaharini soal belanjaBLT El Nino yang tidak masuk ke dalam anggaran Kementerian Sosial pada 2024.

Baca Selengkapnya

Airlangga Jelaskan Alasan Ada BLT El Nino di Sidang MK

22 hari lalu

Airlangga Jelaskan Alasan Ada BLT El Nino di Sidang MK

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan alasan adanya bantuan langsung tunai atau BLT El Nino di sidang sengketa hasil Pilpres.

Baca Selengkapnya

Di Sidang MK, Risma Ungkap Anggaran BLT El Nino Keluar dari Kemensos di 2024

22 hari lalu

Di Sidang MK, Risma Ungkap Anggaran BLT El Nino Keluar dari Kemensos di 2024

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengungkapkan anggaran kementeriannya pada 2024 turun dibandingkan 2023.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Naikkan PPN Jadi 12 Persen, Hippindo: Harus Disalurkan Kembali ke Masyarakat

37 hari lalu

Pemerintah Naikkan PPN Jadi 12 Persen, Hippindo: Harus Disalurkan Kembali ke Masyarakat

Hippindo memberikan komentar soal PPN yang naik menjadi 12 persen.

Baca Selengkapnya

Ekonom Sebut Harga Pangan Masih Pengaruhi Inflasi Periode Maret-April

38 hari lalu

Ekonom Sebut Harga Pangan Masih Pengaruhi Inflasi Periode Maret-April

Peneliti LPEM FEB UI Teuku Riefky memproyeksi inflasi Maret dan April 2024 sehubungan dengan harga pangan yang sampai sekarang masih tinggi.

Baca Selengkapnya

Stok Beras Langka dan Mahal, Airlangga Janji BLT Rp 600 Ribu Cair Maret

27 Februari 2024

Stok Beras Langka dan Mahal, Airlangga Janji BLT Rp 600 Ribu Cair Maret

Menghadapi stok beras langka dan mahal, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto berjanji, BLT Mitigasi Risiko Pangan akan dicairkan Maret.

Baca Selengkapnya

Defisit Anggaran Melebar 2,8 Persen dari PDB, Gara-gara Subsidi Pupuk, BLT dan BBM

26 Februari 2024

Defisit Anggaran Melebar 2,8 Persen dari PDB, Gara-gara Subsidi Pupuk, BLT dan BBM

Defisit anggaran akan melebar menjadi 2,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pemerintah menambah subsidi pupuk, BLT, dan menahan kenaikan BBM.

Baca Selengkapnya