TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta tak ada lagi keterlambatan dalam penyaluran bantuan sosial atau bansos untuk masyarakat. Selain beras dan sembako, ia juga menegaskan agar sejumlah bansos lainnya untuk sesegera mungkin dibagikan.

"Saya minta jangan sampai terlambat baik itu PKH, BLT desa, bansos tunai, jangan ada yang terlambat dan yang paling penting bantuan beras, sembako, minggu ini harus keluar," kata Jokowi dalam video keterangan pers terkait rapat terbatas kabinet Jumat lalu, yang ditayangkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden di Jakarta, Sabtu, 17 Juli 2021.

Dalam kesempatan itu, ia juga meminta Kepala Bulog dan Menteri Sosial agar tidak ragu menyalurkan bansos. Dalam pelaksanaannya, ia juga meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ikut mendampingi agar penyaluran bansos, juga obat-obatan, suplemen dan vitamin gratis bagi rakyat tetap sesuai prosedur.

"Tolong karena kemarin rencananya tahap pertama Rp 300.000, tahap kedua Rp 300.000, berarti hanya Rp 600.000. Saya minta Ibu Menkeu disiapkan paling tidak di atas 2 juta paket," ujar Jokowi. "Kan tidak mahal. Saya kira bukan anggaran yang gede, tapi rakyat merasa tenang karena memiliki barangnya."

Sementara itu, Menteri Sosial Tri Rismaharini menjelaskan, penyaluran bantuan sosial pandemi Covid-19 masih terkendala sejumlah hal. Walhasil, masih ada warga yang melapor belum mendapatkan bantuan tersebut dari pemerintah.

Risma mengaku masih menerima laporan warga yang belum menerima bantuan sosial atau bansos Covid-19. Padahal, Kementerian telah menyalurkan bansos tersebut sejak awal Juli 2021.

<!--more-->

“Kami sampaikan untuk PKH (Program Keluarga Harapan), BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai), dan BST (Bantuan Sosial Tunai) itu sudah mulai disalurkan sejak awal Juli, tetapi memang masih belum selesai karena ada kendala dan kemarin sempat ditahan,” kata Risma.

Lebih jauh Risma menjelaskan, penyaluran bantuan PKH dan BPNT atau Kartu Sembako dilakukan secara nontunai melalui jaringan Himpunan Bank Negara (Himbara), yakni BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BTN. Sedangkan BST disalurkan secara khusus melalui jaringan kantor PT Pos Indonesia (Persero).

Adapun sejumlah masalah penyaluran bansos Covid-19, menurut Risma, di antaranya karena ada warga yang pindah tempat tinggal tanpa memberitahukan Ketua RT setempat. Selain itu, ada juga warga yang sudah menerima bansos tetapi ingin meminta bantuan lagi.

“Semua ada aturannya dan itu semua usulannya adalah dari daerah di awal,” ucap Risma.

Risma menyebutkan, Kementerian Sosial terus menelusuri lebih lanjut mengenai data yang menyebabkan seseorang tidak menerima bansos Covid-19 tersebut. Dia juga memastikan akan terus memperkuat validitas dan akurasi data kemiskinan untuk meningkatkan akurasi target penyaluran bansos pandemi Covid-19.

ANTARA | BISNIS

Baca: Mensos Risma Sebut Ada Kendala Penyaluran Bansos Covid-19, Inilah Detilnya