55 Persen Ekonomi RI Disokong Konsumsi, Jokowi: Harus Dialihkan ke Produktif

Selasa, 13 Juli 2021 11:28 WIB

Presiden Jokowi menyerahkan Banpres Produktif Usaha Mikro di Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis, 8 Oktober 2020. Bantuan hibah sejumlah Rp 2,4 juta diberikan sebagai tambahan modal agar mereka dapat segera bangkit dari dampak ekonomi yang ditimbulkan pandemi Covid-19. Kris-Biro Pers Sekretariat Presiden

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengatakan struktur ekonomi Indonesia harus dialihkan dari konsumsi masyarakat ke sektor produktif. Pasalnya, ia mengatakan saat ini 55 persen ekonomi Indonesia masih dikontribusikan oleh konsumsi.

"Harus perlahan kita alihkan menjadi ke produktif, yakni dengan mendorong industrialisasi, hilirisasi, investasi, dan meningkatkan ekspor," ujar Jokowi dalam sebuah acara daring, Selasa, 13 Juli 2021.

Terlebih, ujar dia, dalam kondisi pandemi seperti saat ini. Ia mengatakan investasi merupakan kunci utama dalam pemulihan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi. Karena itu, pemerintah memastikan proses reformasi dan transformasi ekonomi harus terus berjalan.

"Pandemi tidak boleh menjadi penghambat reformasi tersebut, justru harus kita manfaatkan momentumnya untuk mempercepat reformasi struktural," tutur dia.

Ia pun mengatakan berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam mendorong investasi. Misalnya dengan menerbitkan UU Cipta Kerja yang menurutnya dimaksudkan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha di Indonesia, serta memberikan perlindungan bagi koperasi dan UMKM dan industri nasional.

Advertising
Advertising

"Juga penyederhanaan perizinan berusaha di pusat dan daerah, penerapan perizinan berusaha berbasis risiko, serta berbagai insentif lainnya diharapkan dapat meningkatkan minat investor khususnya dari dalam negeri," kata Jokowi.

Per Juli 2021, Jokowi berujar sistem online single submission (OSS) berbasis risiko wajib digunakan dan menjadi acuan tunggal bagi seluruh pemangku kepentingan. Sistem itu diaplikasikan dalam rangka penyelenggaraan perizinan berusaha secara elektronik, cepat, dan efisien.

Berbagai kemudahan bagi UMKM juga, tutur Jokowi, diharapkan dapat menumbuhkan UMKM lokal agar dapat berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan besar untuk menciptakan pemerataan, kemandirian ekonomi, dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

"Pemerintah juga telah membentuk satgas percepatan investasi melalui Keputusan Presiden 11/2021 yang bertugas untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha, serta mendorong kerja sama investor besar dengan UMKM," kata dia.

Di samping itu, Jokowi mengatakan bahwa UU Cipta Kerja juga mengamanatkan hilirisasi industri. "Transformasi ekonomi melalui hilirisasi industri dibutuhkan untuk meningkatkan nilai tambah, mengurangi impor, meningkatkan ekspor, dan membuka lapangan kerja lebih banyak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia maju," tuturnya.

Baca Juga: Jokowi Minta Gesekan antara TNI dan Polri Disudahi

Berita terkait

PSI Sambut Baik Partai Luar Koalisi Gabung di Pemerintahan Prabowo-Gibran

9 jam lalu

PSI Sambut Baik Partai Luar Koalisi Gabung di Pemerintahan Prabowo-Gibran

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyambut baik partai-partai non-Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang ingin bergabung pasca penetapan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Menurut Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie, sikap tersebut mencontoh Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Baca Selengkapnya

Prabowo Ungkap Restu Jokowi Jadi Alasan Dia Maju Pilpres 2024

11 jam lalu

Prabowo Ungkap Restu Jokowi Jadi Alasan Dia Maju Pilpres 2024

Prabowo menjelaskan alasan mengapa dia maju dalam Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Prabowo Mengaku Disiapkan Jokowi dengan Matang untuk Jadi Presiden

13 jam lalu

Prabowo Mengaku Disiapkan Jokowi dengan Matang untuk Jadi Presiden

Prabowo mengungkapkan hal itu di acara PBNU.

Baca Selengkapnya

PN Jaksel Putuskan Ucapan Rocky Gerung Tidak Menghina Jokowi, Pejabat Publik Harus Siap Dikritik

22 jam lalu

PN Jaksel Putuskan Ucapan Rocky Gerung Tidak Menghina Jokowi, Pejabat Publik Harus Siap Dikritik

PN Jakarta Selatan menolak gugatan advokat David Tobing yang menganggap Rocky Gerung telah menghina Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Tugas dan Daftar Banyak Jabatan Lainnya

23 jam lalu

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Tugas dan Daftar Banyak Jabatan Lainnya

Menkomarinves Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk Jokowi sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional. Ini jabatan kesekian yang diterima Luhut.

Baca Selengkapnya

Hasto Akui Terima Pesan Pengurus Ranting yang Tolak Wacana Pertemuan Megawati dan Jokowi

23 jam lalu

Hasto Akui Terima Pesan Pengurus Ranting yang Tolak Wacana Pertemuan Megawati dan Jokowi

Megawati, tutur Hasto, berterima kasih kepada pengurus dan kader hingga tingkat ranting dan anak ranting atas capaian mereka dalam Pemilu tahun ini.

Baca Selengkapnya

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

1 hari lalu

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan akan terus mempersempit ruang gerak bagi pelaku judi online.

Baca Selengkapnya

Akhir Politik Jokowi di PDIP

1 hari lalu

Akhir Politik Jokowi di PDIP

Kiprah politik Joko Widodo atau Jokowi di PDI Perjuangan sudah tamat. Mantan Wali Kota Solo itu butuh dukungan partai politik baru.

Baca Selengkapnya

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

1 hari lalu

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyerahkan 300 sertifikat tanah secara simbolis untuk masyarakat Sulawesi Tenggara.

Baca Selengkapnya

LPDP Buka Beasiswa Prioritas ke NEU, CSU dan UST untuk Bidang Pertambangan

1 hari lalu

LPDP Buka Beasiswa Prioritas ke NEU, CSU dan UST untuk Bidang Pertambangan

Tujuan beasiswa LPDP ini untuk mencetak tenaga kerja untuk memenuhi program hilirisasi industri berbasis tambang mineral di Indonesia.

Baca Selengkapnya