TEMPO.CO, Jakarta – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta pemerintah memastikan bahwa pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali tidak akan menyebabkan ledakan PHK. Buruh juga mendesak pemerintah menjamin kebijakan tersebut tak sampai mengakibatkan buruh dirumahkan atau mengalami pemotongan gaji.

“Harus disadari, tidak hanya dampak kesehatan yang kita hadapi, tetapi akibat negatifnya bisa berdampak pada ekonomi,” ujar Presiden KSPI Said Iqbal pada Kamis, 1 Juli 2021.

Said khawatir PPKM darurat akan menimbulkan efek pengangguran yang sangat besar. Musababnya, sejumlah sektor retail, logistik, perhotelan, transportasi, makanan, tekstil, komponen elektronik, hingga komponen otomotif akan tertekan karena pembataan pergerakan masyarakat.

Selama pandemi Covid-19, Said mengatakan banyak buruh kehilangan pekerjaan. Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan 29,12 pekerja mengalami PHK, dirumahkan, atau terdampak pengurangan jam kerja.

Akibatnya, tutur Said, daya beli buruh menurun dan tingkat konsumsi masyarat anjlok. Merosotnya tingkat konsumsi berakibat pada kontraksi pertumbuhan ekonomi secara nasional. Sepanjang kuartal II 2020 hingga kuartal I 2021, pertumbuhan ekonomi Indonesia terus berada di jalur negatif.

Said pun mengungkapkan pemerintah semestinya melanjutkan subsidi untuk buruh seperti program 2020. Pada paruh kedua tahun lalu, pemerintah menggelontorkan subsidi upah kepada buruh bergaji di bawah Rp 5 juta.

“Bagi perusahaan yang mampu, harus membayar upah secara penuh dan tidak dipotong. Kalau kemudian terjadi PHK, kami meminta pengusaha membayar pesangon tidak menggunakan omnibus law UU Cipta Kerja, tetapi menggunakan aturan lama seperti yang diatur dalam PKB atau UU No 13 Tahun 2003,” ujar Said.

BACA: Penerapan PPKM Darurat, Mendagri Minta Gubernur hingga Camat Bersikap Tegas

FRANCISCA CHRISTY ROSANA