TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR akan membahas persoalan yang dihadapi PT Merpati Nusantara Airlines dalam rapat panja atau panitia kerja. Komisi VI DPR sebelumnya telah memanggil PT Perusahaan Pengelolaan Aset (PPA) untuk merembuk masalah krisis Merpati setelah maskapai pelat merah itu vakum beroperasi pada 2014.

“Kami masih membahasnya. Kemarin rapat tertutup, kami baru mendengarkan keadaan terkini perusahaan dari PT PPA dan pendalaman. Nanti akan dibahas lagi di Panja Penyehahatan dan Restrukturisasi BUMN,” ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung saat dihubungi Tempo pada Rabu, 23 Juni 2021.

Rapat Komisi VI DPR dan PT PPA berlangsung secara tertutup pada 15 Juni 2021. Dalam rapat tersebut dipaparkan persoalan Merpati yang masih meninggalkan utang.

Merpati telah mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) di Pengadilan Negeri Surabaya pada 2018. Dalam sidang terungkap bahwa utang Merpati menembus Rp 10,95 triliun yang terdiri atas kreditur preferen Rp 1,09 triliun, konkruen Rp 5,99 triliun, dan separatis Rp 3,87 triliun.

Pada 2019, utang Merpati berkurang menjadi Rp 6 triliun. Nilai itu menyusut karena adanya penghapusan bunga. Meski demikian, utang Merpati disebut-sebut masih lebih besar ketimbang asetnya saat ini.

Seumpama terjadi restrukturisasi atau proses pailit, Komisi VI DPR mengkhawatirkan maskapai tidak bisa menutupi utang dengan asetnya. Adapun aset yang tersisa saat ini dua di antaranya adalah bengkel pesawat atau maintenance dan sekolah penerbangan, yang keduanya berada di Surabaya, Jawa Timur.

DPR pun belum memperoleh solusi konkret dari Kementerian BUMN ihwal penyehatan Merpati. DPR telah meminta Kementerian BUMN dan perseroan memastikan hak-hak para karyawannya terpenuhi. Merpati tercatat masih memiliki kewajiban pesangon untuk 1.233 karyawan yang belum terbayar senilai Rp 318,17 miliar.

Baca: Eks Pilot Merpati Kirim Surat ke Jokowi: Tolong Bayar Pesangon Kami