TEMPO.CO, Jakarta - Selain membuka program pensiun dini, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk berencana membuka opsi lain untuk melakukan efisiensi, yaitu penawaran cuti di luar tanggungan perusahaan.

"Ini memang belum ditawarkan, jadi memang kami merencanakan menawarkan skema cuti di luar tanggungan," kata Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra dalam rapat kerja dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat, Senin, 21 Juni 2021.

Dia mengatakan skema tersebut menargetkan para karyawan Garuda Indonesia yang memungkinkan untuk keluar dari perusahaan dalam jangka waktu tertentu, seperti karyawan yang akan atau telah melahirkan, maupun karyawan yang tengah melanjutkan studi.

"Seperti yang melahirkan, ini supaya memberi mereka ruang lebih luas bersama anak. Atau yang punya keperluan-keperluan lain terutama mereka yang ambil kuliah atau sekolah, dan ada kepentingan lain yang di mana mereka bisa tinggalkan perusahaan dalam kurun waktu tertentu," ujarnya.

Irfan mengatakan skema-skema untuk melakukan efisiensi itu, terus dikaji manajemen perusahaan untuk menekan beban operasional yang tinggi. Hal itu mengingat perusahaan terus merugi belakangan ini. Bahkan, kata dia, perseroan memiliki utang hingga Rp 70 triliun.

Penawaran cuti di luar tanggungan, kata dia, akan didiskusikan dengan serikat pekerja.

Adapun dia menuturkan hingga saat ini program pensiun dini yang ditawarkan selama periode 19 Mei-19 Juni 2021, terdapat sebanyak 1.099 karyawan yang akan memanfaatkannya. Menurut dia, jumlah tersebut masih di bawah harapan perusahaan.

Hal itu, karena dia melihat pada masa pandemi Covid-19, jumlah pesawat Garuda Indonesia yang beroperasi pun sangat minim. "Kami akan ada penawaran-penawaran lain kedepannya yang akan kami diskusikan dengan teman-teman lainnya," kata Irfan.

Baca Juga: Utang Garuda Tambah Rp 1 Triliun per Bulan untuk Bayar 101 Pesawat Tak Terpakai