Rapat dengan Direksi, DPR: Kalau Garuda Mati, Bapak-bapak Harus Ikut Mati

Selasa, 22 Juni 2021 09:44 WIB

Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Irfan Setiaputra mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 21 Juni 2021. Rapat tersebut membahas mengenai kinerja perusahaan Garuda Indonesia. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Fraksi Partai Golkar Nusron Wahid berdebat dengan Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Irfan Setiaputra dalam rapat di Gedung DPR. Perdebatan berawal karena perbedaan pilihan dari 4 opsi penyelamatan Garuda Indonesia.

"Kan tadi bapak bilang sanggup menyelamatkan Garuda dengan pilihan opsi dua atau tiga. Andai nanti pemerintah atau bapak ambil opsi dua, kalau saya nggak yakin dengan opsi dua. Saya tetap opsi 1 baru yakin. Pertanyaannya kalau Anda yakin opsi 2, berapa lama ini masalah bisa selesai? Dan apa konsekuensinya kalau term and condition yang saudara Dirut sampaikan itu tidak selesai? Mungkin reputasi Anda hancur, tapi kan ujung-ujungnya Garuda mati juga. Karena kita tidak ingin Garuda mati," kata Nusron dalam rapat dengan Garuda Indonesia, Senin, 21 Juni 2021.

Lantas Irfan Setiaputra menjawab bahwa kalau Nusron tidak percaya dengan direksi Garuda saat ini, bisa sampaikan ke Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir. "Ya pak Nusron, kalau pak Nusron nggak percaya sama kami, sampaikan saja ke Pak Menteri kalau saya nggak percaya dengan direksi sekarang, tolong diganti," kata Irfan.

Nusron lebih memilih opsi satu, yaitu pemerintah terus menyokong penyelamatan garuda dengan memberikan suntikan ekuitas atau pinjaman. Sementara Irfan lebih condong ke opsi dua, yaitu restrukturisasi utang Garuda yang sudah jatuh tempo melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau PKPU.

Dia mendorongnya opsi satu karena yakin 100 persen kalau opsi itu bisa menyelamatkan Garuda. "Opsi restrukturisasi utang yang tadi dipilih pak Dirut sanggup dan optimistis, itu kira-kira sampai kapan selesai, supaya saya ini bisa tidur nyenyak? Ketika saya bangun, eh Garuda masih hidup. Kapan itu?" kata Nusron.

Advertising
Advertising

Irfan mengatakan proses negosiasi restrukturisasi utang itu lewat PKPU maupun tidak, rampung tahun ini. "Kita tidak bisa lagi lewat dari tahun ini. Ini yang kami targetkan dalam internal," kata Irfan.

"Dalam proses kami melakukan proposal kepada kreditur kami kepada utang-utang yang masa lalu maupun ke para lessor untuk ke depan ini ada kemungkinan besar akan mengajukan proposal, di mana ada konsekuensi finansial dan ada konsekuensi debt to equity."

Dia mengatakan dari empat opsi penyelamatan Garuda, lebih ingin memilih opsi, yaitu restrukturisasi utang Garuda. Restukturisasi tersebut dilakukan lewat penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU.

Hanya, kata dia, ketika nanti masuk dalam PKPU, setelah 270 hari tidak ada kesepakatan antara debitur dengan kreditur, otomatis terpailitkan. Artinya, kata Irfan ada risiko untuk jadi pailit ketika masuk ke PKPU.

Nurson lantas kembali merespons jawaban Irfan itu. "Yang penting sekarang begini saya, Garuda hidup, Desember selesai sebagaimana janji bapak tadi, Januari kita ketemu. Kalau memang Garuda hidup, saya apresiasi. Tapi kalau sampai Garuda mati bapak-bapak harus ikut mati," kata Nusron. "Siap," jawab Irfan.

Berita terkait

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

13 jam lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

14 jam lalu

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. mencatatkan pertumbuhan pendapatan di kuartal I 2024 ini meningkat hingga 18,07 persen dibandingkan kuartal I 2023.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

18 jam lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Pendapatan Garuda Indonesia di Kuartal Pertama 2024 Mencapai USD 711,98 Juta

19 jam lalu

Pendapatan Garuda Indonesia di Kuartal Pertama 2024 Mencapai USD 711,98 Juta

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk mencatatkan pertumbuhan pendapatannya di kuartal pertama 2024 ini meningkat hingga 18,07 persen.

Baca Selengkapnya

Penumpang Garuda Indonesia Mencapai 5,42 Juta Sepanjang Kuartal Pertama 2024

19 jam lalu

Penumpang Garuda Indonesia Mencapai 5,42 Juta Sepanjang Kuartal Pertama 2024

Jumlah penumpang Garuda Indonesia Group di kuartal pertama 2024 sebanyak 5,42 juta.

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

20 jam lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Indonesia akan Gugat KPK Inggris soal Kasus Suap Pembelian Pesawat Garuda

1 hari lalu

Indonesia akan Gugat KPK Inggris soal Kasus Suap Pembelian Pesawat Garuda

Lembaga antikorupsi Inggris, Serious Fraud Office (SFO), mendapat kompensasi 992 juta Euro terkait kasus suap pembelian pesawat Garuda pada 2017

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

1 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Garuda Indonesia Buka Rute Penerbangan Manado-Bali dengan Tiket Mulai Rp 2,1 Juta

1 hari lalu

Garuda Indonesia Buka Rute Penerbangan Manado-Bali dengan Tiket Mulai Rp 2,1 Juta

Rute penerbangan Garuda Indonesia rute Manado - Bali akan dioperasikan sebanyak dua kali setiap minggunya pada Jumat dan Minggu.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

2 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya