TEMPO.CO, Jakarta – Ekonom senior dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, meminta pemerintah membenahi data kasus Covid-19 di Indonesia. Menurut dia, saat ini ada pemerintah daerah yang sengaja memanipulasi data demi menunjukkan wilayahnya tak tergolong area gawat atau berisiko tinggi.

“Data daerah juga ada yang dimanipulasi, disuruh oleh kepala daerah untuk menunjukkan dia (daerah) tidak (zona) merah atau tidak oranye,” ujar Faisal dalam diskusi daring, Ahad, 20 Juni 2021.

Faisal menyatakan data Covid-19 yang dirilis oleh pemerintah pusat dan daerah kerap tak sinkron. Tim Lapor Covid-19, kata dia, menemukan diskrepsi yang makin lebar antara data dari kedua sumber tersebut.

Faisal pun mewanti-wanti agar data terkait Covid-19 ini tidak dikorupsi. Di sisi lain, Faisal meminta pemerintah berfokus menangani Covid-19 dari sisi kesehatan ketimbang semata-mata mempertimbangkan masalah ekonomi. Sebab jika pandemi tak segera selesai, ongkos penanganan pagebluk akan semakin mahal.

Ia sebelumnya menyayangkan sikap pemerintah yang lebih banyak membicarakan masalah perbaikan ekonomi ketimbang mengatasi krisis kesehatan. Kondisi itu terjadi karena penanganan pandemi Covid-19 masih dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Di tengah meningkatnya kasus Covid-19, wewenang Menteri Kesehatan seolah-olah kalah. “Dulu saya optimistis dengan Menteri Kesehatan yang baru. Tapi kelihatannya sekarang kalah pamor karena dari segi komando dia (Menteri Kesehatan) di bawah Menko Perekonomian,” ujar Faisal.

<!--more-->

Padahal berdasarkan konsensus ekonom dunia, Faisal Basri menyebut krisis kesehatan harus lebih dulu diselesaikan sebagai persyaratan pemulihan ekonomi. “Konsepnya adalah kemutlakan kesehatan diselesaikan. Urusan menteri-menteri ekonomi adalah mencari uang kalau perlu mencari utang untuk menyelesaikan ini semua kalau recovery terjadi,” ujar Faisal.

BACA: Faisal Basri: Rem Paling Ampuh adalah Lockdown, Tapi Ini Enggak Akan Dilakukan

FRANCISCA CHRISTY ROSANA