Anggaran Alat Kesehatan Rp 490 T, Luhut Sebut Bisa Hemat Rp 300 T Jika...

Reporter

Antara

Selasa, 15 Juni 2021 16:29 WIB

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan pesan kepada warga muslim memasuki bulan suci Ramadan ini. Pesan yang disampaikan dalam video pendek ini diunggah di YouTube, Jumat dini hari, 24 April 2020. Youtube Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi RI

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Indonesia bisa menghemat Rp 300 triliun jika memproduksi alat kesehatan di dalam negeri.

"Alkes ini, dana yang kita keluarkan hampir Rp 490 triliun satu tahun. Jadi kalau sekarang kita bisa hemat Rp 200 triliun-Rp 300 triliun setahun, itu sama dengan investasi kita 25 miliar dolar AS per tahun. Anda bisa bayangkan betapa penghematan (dari) pemborosan kita selama ini yang begitu tinggi," katanya dalam konferensi pers virtual Upaya Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Bidang Alat Kesehatan di Jakarta, Selasa, 15 Juni 2021.

Luhut menyinggung kebijakan Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang mengeluarkan undang-undang agar pengadaan alat kesehatan tidak boleh impor dan harus diproduksi di dalam negeri. Menurut Luhut, Indonesia sudah mengikuti langkah tersebut. Apalagi Presiden Jokowi sudah meminta agar tak ada lagi impor alat kesehatan.

"Nanti di LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah) eloknya sudah mulai memperhatikan ini karena Presiden sudah minta juga ada perbaikan UU kita mengenai alkes ini," katanya.

Luhut menyebut serapan belanja pemerintah untuk produk dalam negeri cukup rendah dibandingkan impor. Khususnya pada belanja kesehatan.

Salah satunya untuk belanja alat kesehatan (alkes) yang tercatat di data belanja alkes melalui e-katalog periode 1 Mei 2020 dan 11 Juni 2021. Hingga Juni 2021, pemesanan alkes lokal sebesar Rp 2,9 triliun dan alkes impor Rp 12,5 triliun.
<!--more-->
"Jadi lima kali lebih besar (impor)," kata Luhut dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, 15 Juni 2021.

Untuk itu, kata Luhut, perlu aksi afirmatif oleh pemerintah guna meningkatkan belanja alat kesehatan dalam negeri. Salah satu yang dilakukan pemerintah yaitu belanja minimal alkes lokal sebesar Rp 65 triliun.

Ini adalah anggaran untuk 5.462 barang pada tahun anggaran 2021. "Melalui e-katalog," kata Luhut.

Selain itu, kata Luhut, perlu peningkatan kapasitas produksi alkes dalam negeri. Kemudian, peningkatan investasi di bidang alkes.

Luhut mengatakan pada akhir Mei, dia sudah bertandang ke Korea Selatan bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Lalu awal Juni, Ia juga bertandang ke Cina.

Salah satu negara yaitu Cina, merupakan sumber impor alat kesehatan Indonesia selama ini. Tapi dari kunjungan itu, Luhut menilai ternyata masih banyak dari produk alkes impor ini yang masih bisa diproduksi di dalam negeri.

ANTARA

Baca juga: Minta Masyarakat Tak Antipati, Luhut: Jangan Marah-marah Terus Sama Cina

Berita terkait

Tinjauan Psikologi Ihwal Xenophobia

6 jam lalu

Tinjauan Psikologi Ihwal Xenophobia

Xenophobia sebagai fenomena psikologis melibatkan ketakutan, ketaksukaan, atau kebencian ke individu atau kelompok yang dianggap asing atau beda.

Baca Selengkapnya

Datangi IKN, Luhut Targetkan Persoalan Lahan yang Belum Clear Selesai Akhir Mei

9 jam lalu

Datangi IKN, Luhut Targetkan Persoalan Lahan yang Belum Clear Selesai Akhir Mei

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menargetkan permasalahan lahan di proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara rampung akhir Mei.

Baca Selengkapnya

Jokowi Kesal Indonesia Banjir Impor Perangkat Teknologi: Kenapa Kita Diam?

9 jam lalu

Jokowi Kesal Indonesia Banjir Impor Perangkat Teknologi: Kenapa Kita Diam?

Jokowi mengatakan CEO dari perusahaan teknologi global, yakni Tim Cook dari Apple dan Satya Nadela dari Microsoft telah bertemu dengan dia di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Jokowi Ungkap Pesan yang Terus Disampaikannya ke Bos Apple hingga Microsoft

13 jam lalu

Jokowi Ungkap Pesan yang Terus Disampaikannya ke Bos Apple hingga Microsoft

Presiden Jokowi juga menyayangkan perangkat teknologi dan alat komunikasi yang Indonesia pakai masih didominasi barang-barang impor.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sebut Impor Produk Elektronik Bikin Defisit hingga Rp 30 Triliun Lebih

15 jam lalu

Jokowi Sebut Impor Produk Elektronik Bikin Defisit hingga Rp 30 Triliun Lebih

Jokowi menyayangkan perangkat teknologi dan alat komunikasi yang digunakan di Tanah Air saat ini masih didominasi oleh barang-barang impor.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sepakat dengan Luhut soal Jangan Ada Orang Toxic di Kabinet Prabowo

16 jam lalu

Jokowi Sepakat dengan Luhut soal Jangan Ada Orang Toxic di Kabinet Prabowo

Presiden Jokowi setuju dengan usul yang menyebut Presiden terpilih Prabowo Subianto tak perlu membawa orang 'toxic' masuk kabinet.

Baca Selengkapnya

Respons Luhut Soal Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

17 jam lalu

Respons Luhut Soal Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Menko Marves RI, Luhut Binsar Pandjaitan, mendukung rencana Presiden terpilih, Prabowo Subianto, yang ingin rutin bertemu dengan para mantan presiden Republik Indonesia dengan membentuk presidential club.

Baca Selengkapnya

Kasus Kewarganegaraan Ganda Gloria Natapradja Hamel, Tersandung Punya Paspor Prancis Gagal Jadi Paskibra 2016

18 jam lalu

Kasus Kewarganegaraan Ganda Gloria Natapradja Hamel, Tersandung Punya Paspor Prancis Gagal Jadi Paskibra 2016

Gara-gara memiliki kewarganegaraan ganda punya paspor Prancis, Gloria Natapradja gagal jadi anggota paskibra 2016, ini kilas balik kasusnya

Baca Selengkapnya

Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda di Indonesia, Ini 5 Negara yang Sudah Menerapkannya

19 jam lalu

Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda di Indonesia, Ini 5 Negara yang Sudah Menerapkannya

Luhut bicara soal kemungkinan diaspora memperoleh kewarganegaraan ganda. Negara mana saja yang sudah menerapkannya?

Baca Selengkapnya

Kemenperin Jamin Pengetatan Impor Tidak Bebani Industri Manufaktur

19 jam lalu

Kemenperin Jamin Pengetatan Impor Tidak Bebani Industri Manufaktur

Aturan pengetatan impor dijamin tidak bebani industri manufaktur. Pelaku industri alas kaki menganggap aturan memperumit birokrasi dalam memperoleh bahan baku dari luar negeri.

Baca Selengkapnya