TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah menanggapi rencana pemerintah meningkatkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dalam Revisi Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Said mengatakan saat ini PPN Indonesia paling rendah se-Asia.

“PPN kita paling rendah. Di Asia rata-rata PPN 12 persen. Sedangkan rata-rata anggota G20 17 persen,” ujar Said dalam rapat kerja bersama pemerintah, Senin, 14 Juni 2021.

Said menyebut tarif PPN Indonesia bahkan kalah dengan Vietnam. Ia pun mendukung pemerintah yang akan melakukan reformasi perpajakan. Menurut Said, revisi perpajakan ini bertujuan untuk mempersiapkan normalisasi APBN 2023.

Musababnya selama 2020 hingga 2022, APBN telah memperlebar celah defisitnya hingga 6 persen. “Kalau nanti kita akan melakukan defisit 4,7 persen, maksimal 4,9, masuk ke 2023 ke 3 persen, lubang yang harus ditutup terlalu besar,” katanya.

Nantinya dalam reformasi pajak terdapat berbagai macam tarif PPN, seperti tarif umum, tarif final, dan multitarif. Revisi perpajakan, tutur dia, tak hanya mencakup PPN, tapi juga pajak penghasilan atau PPh badan dan PPh perorangan.

Beleid itu pun akan mengatur pajak karbon dan optimalisasi potensi pendapatan pajak lainnya. Meski demikian, Said memastikan DPR belum secara resmi membahas Revisi Undang-undang KUP. Sembari menunggu pembahasan, ia meminta berbagai pihak tidak menafsirkan sepotong-sepotong isi draf tersebut.

“Karena (persepsi) yang lahir saat ini bukan tiga jenis tarif itu, tapi yang berkembang multitafsir. Padahal DPR-nya belum membahas itu,” tutur Said.

Sejumlah pihak mempersoalkan berbagai klausul dalam draf RUU KUP yang bocor. Dalam undang-undang tersebut, pemerintah berencana memasukkan sembako hingga lembaga pendidikan dalam barang kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak atau JKP.

BACA: Tolak Pajak Sembako, Fraksi NasDem Minta Sri Mulyani Kreatif

FRANCISCA CHRISTY ROSANA