TEMPO.CO, Jakarta -Berita terkini ekonomi dan bisnis sepanjang Ahad siang, 30 Mei 2021, dimulai dari Gojek menjelaskan soal pungutan biaya jasa aplikasi hingga respons KSP soal Abdee Slank menjadi komisaris independen Telkom.

Adapula berita tentang penerapan awal sistem transaksi tol nirsentuh disarankan di area Jabodetabek dan Tol Cipularang hingga soal Krakatau Steel menilai fluktuasi pasar modal saat ini tidak akan mengubah rencana perseroan melakukan penawaran umum perdana saham anak-anak usahanya.

Berikut empat berita terkini ekonomi dan bisnis sepanjang Ahad siang:

1. Gojek Jelaskan Soal Pungutan Biaya Jasa Aplikasi untuk Pelanggan

Vice President Corporate Communications Gojek Audrey Petriny menjelaskan ihwal berlakunya kebijakan biaya jasa aplikasi yang dibebankan kepada pelanggan. Biaya ini muncul saat pelanggan memesan berbagai fitur jasa Gojek, seperti GoRide, GoCar, GoFood, dan GoSend.

“Pemberlakuan platform fee adalah praktik yang lumrah dilakukan dalam bisnis layanan berbasis aplikasi baik di Indonesia maupun internasional,” ujar Audrey saat dihubungi pada Ahad, 30 Mei 2021.

Manajemen berdalih pungutan biaya tambahan aplikasi dilakukan untuk meningkatkan layanan. Perusahaan dari waktu ke waktu terus meningkatkan inovasi dan teknologi.

Adapun biaya tambahan untuk layanan berbasis transportasi, seperti GoRide dan GoCar, telah lebih dulu diterapkan pada 2019. Sedangkan kebijakan pungutan untuk fitur GoFood dan GoSend baru diberlakukan sepekan ini.

"Yang baru-baru ini diumumkan, 24 Mei, adalah biaya jasa aplikasi untuk layanan GoFood dan GoSend,” ujar Audrey.

Baca berita selengkapnya di sini.
<!--more-->
2. Penerapan Awal Tol Nirsentuh Disarankan di Area Jabodetabek dan Tol Cipularang

Pengamat infrastruktur dan tata kota Yayat Supriyatna dari Lembaga Pengkajian Bidang Perumahan, Permukiman dan Pembangunan Perkotaan HUD Institute menilai jalan tol kawasan Jabodetabek dapat menjadi kawasan awal yang menerapkan Sistem Transaksi Tol Nirsentuh baik Single Lane Free Flow (SLFF) maupun Multi Lane Free Flow (MLFF).

"Yang pertama Jabodetabek dulu, dengan kondisi yang seperti kita ketahui dinamika paling tinggi dan padat lalu lintas harian rata-ratanya serta memiliki beragam tantangan pengelolaan jalan tol," ujar Yayat saat dihubungi Antara di Jakarta, Minggu, 30 Mei 2021.

Menurut dia, pengelolaan jalan tol di kawasan Jabodetabek, termasuk sistem transaksinya, yang paling kompleks.

Selain tol kawasan Jabodetabek, Yayat juga menyarankan penerapan awal sistem transaksi tol nirsentuh tersebut dapat diterapkan pada Jalan Tol Cipularang dan Padalarang-Cileunyi.

Sebelumnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengatur Jalan Tol akan mulai menguji coba sistem transaksi tol nirsentuh baik Single Lane Free Flow (SLFF) maupun Multi Lane Free Flow (MLFF) pada kuartal II atau III tahun ini.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Danang Parikesit mengatakan bahwa saat ini Badan Usaha Pelaksana Sistem Transaksi Tol Nontunai Nirsentuh Berbasis MLFF sedang menyusun sistemnya.

Baca berita selengkapnya di sini.
<!--more-->
3. Tetap Mau Bawa Anak Usaha IPO, Krakatau Steel: Fluktuasi Pasar Modal Itu Biasa

Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Silmy Karim menilai fluktuasi pasar modal saat ini tidak akan mengubah rencana perseroan melakukan penawaran umum perdana saham anak-anak usahanya.

Silmy menuturkan rencana pelaksanaan initial public offering (IPO) tetap akan berjalan sebagaimana yang direncanakan. "Fluktuasi di pasar modal itu biasa. Kami tidak ada perubahan rencana," katanya kepada Bisnis, Minggu, 30 Mei 2021.

Emiten bersandi KRAS ini menjelaskan dua anak usaha yang paling potensial untuk IPO yakni PT Krakatau Tirta Industri (KTI) dan PT Krakatau Bandar Samudera (KBS). Dua anak usaha KRAS tersebut yang berpotensi lebih dulu go public.

“Kami sempat ada diskusi sangat singkat dan belum mengerucut dengan Kementerian BUMN, arahnya mungkin KTI duluan yang sudah sangat siap, KBS juga siap, tetapi KTI lebih menarik, karena profitabilitas yang sangat baik,” ujarnya.

PT KTI adalah anak usaha yang bergerak di bidang distributor dan pengelolaan air yang memiliki kontribusi profit terbesar terhadap perseroan, yaitu 32 persen.

Sementara itu, PT KBS merupakan salah satu entitas usaha yang juga memberikan kontribusi penghasilan cukup besar lainnya, yang bergerak di bidang jasa pengelolaan pelabuhan.

Baca berita selengkapnya di sini.
<!--more-->
4. Soal Abdee Slank Jadi Komisaris Telkom, KSP: Jangan Terlalu Cepat Underestimate

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ade Irfan Pulungan, meminta masyarakat tak terlalu cepat meremehkan sosok Abdi Negara Nurdin atau Abdee Slank yang ditunjuk sebagai Komisaris Independen PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Ade menilai Abdee memiliki visi dan ide kreatif yang dibutuhkan perusahaan untuk menghadapi tantangan bisnis di era digital.

“Jangan terlalu cepat underestimate pada sosok Abdee Slank. Ia merupakan sosok visioner dan kreatif yang memang sangat dibutuhkan,” ujar Ade dalam keterangannya, Ahad, 30 Mei 2021.

Abdee resmi ditunjuk menjadi Komisaris Independen Telkom. Keputusan itu diumumkan dalam rapat umum pemegang saham tahunan 2020 yang digelar pada Jumat, 28 Mei 2021.

Menurut Ade, dalam menghadapi disrupsi teknologi dan digital, perusahaan pelat merah tidak hanya membutuhkan ahli di bidang teknologi informasi. Dalam perkembangannya, perseroan juga memerlukan sosok yang mampu memanfaatkan kemajuan sarana digital untuk mengembangkan industri kreatif.

Apalagi, kata dia, Telkom bukan hanya perusahaan yang bergerak di bidang perangkat dan infrastruktur telekomunikasi. Telkom melalui anak-anak usahanya kini telah merambah di bidang lainnya, seperti konten hingga e-commerce.

Di sisi lain, Ade berpendapat Abdee memiliki pemikiran out of the box. Dia telah berpengalaman menjadi Tim Pakar Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM untuk pembuatan Undang-undang Hak Cipta & pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) pada 2013.

Baca berita selengkapnya di sini.