TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo melalui Keputusan Presiden No. 12/2021 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia telah membentuk komite untuk berbagai pertemuan dan konferensi tingkat tinggi tersebut. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ditunjuk memimpin sherpa track G20.

G20 dibagi menjadi dua channel: financial track dan sherpa track. Financial track terdiri dari para menteri keuangan dan gubernur bank sentral anggota G20. Sedangkan, sherpa track membahas agenda lain di luar sektor finansial dan juga mempersiapkan dokumen yang akan dibahas di KTT.

Bidang yang dibahas sherpa track yaitu yang menyangkut energi, pembangunan, pariwisata, ekonomi digital, pendidikan, tenaga kerja, pertanian, perdagangan, investasi, industri, kesehatan, anti korupsi, lingkungan, dan perubahan iklim.

Panitia tersebut dibentuk karena Indonesia akan menjadi Presidensi G20 yang diselenggarakan pada tahun 2022 mendatang. Airlangga mengatakan bahwa tema besar yang diangkat adalah Recover Together, Recover Stronger.

“Tema ini menunjukkan harapan dan kesiapan Indonesia untuk turut serta dalam kemitraan global, sebagai upaya mengatasi dampak pandemi dan meningkatkan kembali global confidence,” katanya dikutip melalui keterangan pers, Minggu, 30 Mei 2021.

Airlangga menjelaskan bahwa untuk pemulihan yang lebih kuat diperlukan kerja sama yang erat antar negara-negara G20.
<!--more-->
Pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19 akan difokuskan untuk mendorong produktivitas, meningkatkan stabilitas dan ketahanan ekonomi, serta memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Indonesia akan memimpin langkah strategis untuk mengatasi dampak pandemi. Setidaknya lima nilai strategis bagi pemerintah dalam memegang Presidensi G20. Pertama, sinergi antara Indonesia dan dunia internasional dalam mendukung upaya pemulihan ekonomi global dan nasional dari Covid-19.

Kedua, Indonesia akan memiliki suara dalam menentukan arah ekonomi global pasca krisis, termasuk di dalamnya stabilitas sistem keuangan internasional.

Ketiga, Presidensi G20 akan dimanfaatkan pemerintah untuk menampilkan keberhasilan reformasi struktural dan keuangan Indonesia di tengah pandemi, seperti UU Cipta Kerja, transisi energi termasuk peningkatan kandungan biodiesel, dan pendirian SWF Indonesia.

Selanjutnya, Indonesia akan memanfaatkan dukungan internasional terhadap prioritas pemerintah. Isu-isu seperti digitalisasi, pengembangan SDM, pemberdayaan perempuan dan pemuda, ketersediaan vaksin, serta persiapan sistem kesehatan untuk memitigasi risiko pandemi masa depan akan menjadi beberapa bahasan utama.

Terakhir, Presidensi G-20 Indonesia berpotensi menghasilkan devisa bagi Indonesia jika diselenggarakan secara fisik pada akhir tahun 2022.

Untuk mendukung kesiapan infrastruktur teknologi dalam persiapan acara, pemerintah telah membangun portal document management system (DMS) untuk menata secara digital dokumen substansi terkait G20 dan menjadi bagian integral Sekretariat Sherpa G20 Indonesia yang dapat diakses oleh seluruh kementerian/lembaga yang terlibat di G20.

“Ini merupakan inisiatif yang sangat bagus untuk memastikan proses penyusunan substansi yang transparan dan akuntabel, terutama bagi instansi yang selama ini menaungi G20,” kata Airlangga Hartarto.

BISNIS

Baca juga: Airlangga: Ada Risiko Varian Baru Covid-19, Tren Kasus Aktif di RI Terus Turun