TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo alias Jokowi meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah alias APIP membantu pemerintah meningkatkan kualitas perencanaannya.

Pasalnya, Jokowi melihat masih banyak program yang tidak jelas ukuran keberhasilan dan sasarannya. Sehingga, program itu malah tidak mendukung tujuan pemerintah serta tidak sinkron dengan program dan kegiatan lain. Imbasnya, terjadi kesenjangan arah pembangunan di pusat dan daerah.

"Saya melihat, saya ini di lapangan terus. Ada waduk tidak ada irigasinya, irigasi premier, sekunder, tersier enggak ada, ada itu. Ada bangun pelabuhan baru tapi tidak ada akses jalan ke situ, apa-apaan? Bagaimana pelabuhan itu bisa digunakan. Ada dan tidak hanya satu," ujar dia dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah 2021, Kamis, 27 Mei 2021.

Perencanaan semacam itu, menurut Jokowi, akan membuat daya ungkit program-program pemerintah tidak maksimum. Masyarakat pun bisa dirugikan lantaran tidak mendapat manfaat dari program-program tersebut. Karena itu, ia meminta BPKP dan APIP untuk mengawal perencanaan tersebut.

Jokowi menginstruksikan BPKP dan APIP di kementerian, lembaga, dan daerah untuk mengawal program pemerintah dari hulu, yaitu sejak perencanaan. Ia mengatakan lembaga pengawas perlu mengikuti perencanaan program-program tersebut.

"Jadi tidak sekadar mengulang-ulang terus. Kita mengulang-ulang perencanaan dari tahun-tahun sebelumnya sehingga tidak pas, tidak adaptif terhadap situasi hari ini," tuturnya.

Jokowi mengingatkan dalam tiga tahun ini, khususnya lantaran adanya pandemi, disrupsi dan arus gelombang perubahan betul-betul nyata dan bergerak sangat cepat. "Sehingga semua harus cepat beradaptasi dengan arus gelombang perubahan itu."

Baca: Bahas Data Pemerintah, Jokowi Sebut Data Bansos Tidak Akurat dan Tumpang Tindih