TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyoroti persoalan akurasi data pemerintah yang masih terjadi sampai saat ini. Ia mengatakan perkara itu berdampak luas ke berbagai hal.
"Dampaknya ke mana-mana, contoh data bansos tidak akurat tumpang tindih membuat penyaluran tidak cepat, lambat dan ada yang tidak tepat sasaran. Begitu juga data penyaluran bantuan pemerintah lainnya," ujar Jokowi dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah 2021, Kamis, 27 Mei 2021.
Jokowi mengatakan data pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga sering tidak tersambung. Karena itu, ia meminta persoalan itu diperbaiki. Ia pun meminta BPKP membantu peningkatan kualitas data yang dikelola pemerintah.
"Kawal integrasi, kawal sinkroninasi basis data antarprogram untuk meningkatkan keandalan data. manfaatkan laboratorium data forensik dan data analitik yang dimiliki, BPKP kan punya ini. Gunakan. Manfaatkan," ujar Jokowi.
Dalam kesempatan itu, Jokowi juga mengatakan efektivitas pengawasan intern juga butuh komitmen dan manajemen yang baik. Sebab, semua rekomendasi harus ditindaklanjuti dan tidak hanya berhenti di rekomendasi.
"Tuntaskan sampai akar masalah sehingga tidak terjadi masalah yang sama di tahun berikutnya, diulang-ulang. Sudah tahu salah diulang-ulang setiap tahun," kata Jokowi.
Karena itu, ia menekankan kepada para menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi dari BPKP dan APIP. "Jangan dibiarkan berlarut-larut, membesar dan dan akhirnya nanti bisa menjadi masalah hukum."
Ia juga meminta kepada para menteri, kepala lembaga dan kepala daerah agar memberikan akses dan informasi yang akurat sehingga APIP dapat bekerja secara independen dan profesional. Dia juga meminta ada hal yang ditutup-tutupi.
"Jangan karena kerja lambat, verifikasi dari APIP jadi terhambat. Dampaknya, program pemerintah juga terhambat dan terlambat," tutur dia.
Baca Juga: Bidik Ekonomi 7 Persen di Kuartal II, Jokowi Minta Genjot Belanja Pemerintah
