BPJS Kesehatan: Tidak Pernah Beri Data Pribadi ke Pihak Tak Bertanggung Jawab

Selasa, 25 Mei 2021 11:54 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan tidak pernah memberikan data pribadi ke pihak tak bertanggung jawab. Hal itu merespons data pribadi 279 penduduk Indonesia di BPJS Kesehatan yang diduga telah bocor dan diperjualbelikan secara online di situs raidsforum.com.

"Perlu kami tekankan bahwa BPJS kesehatan tidak pernah memberikan data pribadi kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," kata Ali Ghufron dalam konferensi pers yang disiarkan secara virtual, Selasa, 25 Mei 2021.

Menurutny, apabila terdapat permintaan data pribadi yang mengatasnamakan BPJS kesehatan atau mengkaitkan dengan BPJS Kesehatan, maka masyarakat dapat melakukan konfirmasi kepada layanan resmi BPJS kesehatan yaitu care center 1500400 atau kantor cabang bpjs kesehtana terdekat.

Sebelumnya, kabar soal kebocoran ini mencuat pertama kali pada Jumat, 20 Mei 2021. Data tersebut diperjualbelikan di situs raidforums.com oleh akun reseller bernama Kotz. Data tersebut mencakup nomor induk kependudukan, kartu tanda penduduk, nomor telepon, email, nama, alamat, hingga gaji.

Di hari yang sama, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mengumumkan bahwa mereka mulai memblokir Raid Forum, akun Kotz. Selain itu, Kominfo memanggil direksi BPJS Kesehatan dan sepakat untuk melakukan investigasi mendalam bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Advertising
Advertising

Ali mengatakan BPJS kesehatan telah berkoodinasi dengan pihak terkait seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika, BSSN, cyber crime Mabes Polri, pusat pertahanan cyber Kementerian Pertahanan, Kementrian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kementrian Koordinator Bidang PMK, serta pihak lain untuk memastikan kebenaran berita tersebut, serta mengambil langkah2 yang diperlukan.

"BPJS kesehatan juga telah mengambil langkah hukum dengan melaporkan ke bareskrim polri," ujarnya.

Baca: Dewas BPJS Kesehatan Minta Direksi Bertindak soal Kebocoran Data

HENDARTYO HANGGI

Berita terkait

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

18 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

1 hari lalu

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan empat pengertian dari KRIS yang masih dibahas bersama dengan DPR dan lembaga terkait.

Baca Selengkapnya

Soal KRIS BPJS Kesehatan, Ini Kata Pakar FKUI Prof. Tjandra Yoga Aditama

1 hari lalu

Soal KRIS BPJS Kesehatan, Ini Kata Pakar FKUI Prof. Tjandra Yoga Aditama

Pakar FKUI Prof. Tjandra Yoga Aditama menyorot berbagai hal terkait KRIS BPJS dari ruang rawat inap sampai iuran peserta.

Baca Selengkapnya

Dirut BPJS Kesehatan Rilis Buku Terbaru

1 hari lalu

Dirut BPJS Kesehatan Rilis Buku Terbaru

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti meluncurkan dua buah buku. Yang pertama berjudul "Roso Telo Dadi Duren, Biyen Gelo Saiki Keren: Catatan 10 Tahun Perjalanan BPJS Kesehatan", Jumat, 17 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Aturan Baru KRIS, DJSN: Iuran BPJS Kesehatan Tidak Akan Sama, yang Kaya Tetap Bantu yang Miskin

1 hari lalu

Aturan Baru KRIS, DJSN: Iuran BPJS Kesehatan Tidak Akan Sama, yang Kaya Tetap Bantu yang Miskin

Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Agus Suprapto menyatakan pihaknya masih membahas soal besaran iuran untuk peserta BPJS Kesehatan.

Baca Selengkapnya

Penghapusan Kelas Rawat Inap, BPJS Kesehatan akan Gandeng Asuransi Swasta

1 hari lalu

Penghapusan Kelas Rawat Inap, BPJS Kesehatan akan Gandeng Asuransi Swasta

Pembagian kelas rawat inap peserta BPJS Kesehatan dihapus. BPJS Kesehatan membuka kemungkinan kerja sama dengan asuransi swasta.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Penyaluran Avtur Penerbangan Haji Meningkat hingga Kriteria Peserta BPJS Kesehatan yang Tidak Bisa Naik Kelas Rawat Inap

1 hari lalu

Terkini Bisnis: Penyaluran Avtur Penerbangan Haji Meningkat hingga Kriteria Peserta BPJS Kesehatan yang Tidak Bisa Naik Kelas Rawat Inap

PT Pertamina Patra Niaga memproyeksikan penyaluran avtur untuk penerbangan haji 2024 mencapai 100 ribu kilo liter (KL).

Baca Selengkapnya

Sistem Kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan Diubah Menjadi KRIS, Ketahui 12 Kriteria Layanannya

1 hari lalu

Sistem Kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan Diubah Menjadi KRIS, Ketahui 12 Kriteria Layanannya

Jokowi ubah sistem kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan menjadi KRIS. Beriku 12 kriteria layanan KRIS dan 4 layanan ini yang tidak berlaku untuk KRIS.

Baca Selengkapnya

Kemenkes: Tarif Iuran Sistem Kelas BPJS Kesehatan Tetap Sama Sampai Juli 2025

1 hari lalu

Kemenkes: Tarif Iuran Sistem Kelas BPJS Kesehatan Tetap Sama Sampai Juli 2025

Sistem kelas 1-3 BPJS Kesehatan diganti jadi Kelas Rawat Inap Standar atau KRIS yang mulai berlaku Juni 2025.

Baca Selengkapnya

Apa Itu Sistem KRIS yang Bakal Menggantikan Kelas BPJS Kesehatan?

1 hari lalu

Apa Itu Sistem KRIS yang Bakal Menggantikan Kelas BPJS Kesehatan?

KRIS merupakan sistem baru dalam mengatur rawat inap yang melayani pengguna BPJS Kesehatan.

Baca Selengkapnya