TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan berujar telah melapor kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengenai penggunaan produk dalam negeri di Kementerian dan Lembaga.

"Saya laporkan kepada Bapak Presiden beberapa waktu lalu, perlu diaudit BPKP setiap kementerian dan lembaga, berapa banyak yang gunakan produk dalam negeri dan dimana bottle neckingnya. Sehingga kita bisa melaksanakan ini," ujar dia dalam siaran langsung, Kamis, 20 Mei 2021.

Ia mengatakan dalam setahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mengalokasikan belanja modal dan barang sekitar Rp 1.300 triliun. Ia pun telah meminta stafnya untuk menyisir kebutuhan yang bisa dipenuhi oleh produk dalam negeri.

"Dari angka yang kita dapat sementara ada Rp 470 triliun yang bisa dibuat di dalam negeri. Saya sampaikan pada tim, coba sisir lagi, paling rendah itu ada Rp 300 triliun satu tahun yang bisa dibuat dalam negeri," ujar dia.

Menurut dia, produk dalam negeri tersebut diciptakan oleh anak bangsa, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Sehingga, penggunaannya akan menciptakan jutaan lapangan kerja dan teknologi anak bangsa."Tetapi masih banyak teman-teman yang belum lakukan ini," ujar dia.

Padahal, kalau dilakukan dengan baik, Luhut menuturkan akan ada sekitar US$ 22 miliar dana APBN yang bisa diinvestasikan untuk membangun produk dalam negeri.

"Saya pakai angka dolar karena betapa susahnya kita cari investasi US$ 1 miliar saja dari luar, tetapi dari APBN kita bisa ambil 22 miliar dolar AS setahun yang kita investasikan dalam negeri untuk membangun produk-produk dalam negeri," kata dia.

Dengan demikian, dalam lima tahun duit yang digelontorkan itu bisa lebih dari US$ 100 miliar. Angka tersebut, menurut dia, adalah angka yang sulit diperoleh dari investor.

"Tetapi kita di depan mata kita sendiri ada. Jadi efisiensi dan kita harus kerja secara terintegrasi. saya titip semua K/L, ayo kita sukseskan mengenai BBI ini dengan konkret, membeli barang-barang buatan dalam negeri," ujar Luhut.

Baca Juga: 7 Kementerian di Bawah Luhut Akan Jalankan Program Work From Bali