TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim pertumbuhan ekonomi telah bergerak ke jalur positif pada kuartal II 2021. Meski perekonomian pada kuartal I masih terkontraksi sebesar -0,74 persen, ia yakin di kuartal ke depan, ekonomi bakal tumbuh hingga 7 persen.

“Kita berharap kuartal II masuk ke jalur positif dan diperkirakan (pertumbuhan ekonomi) mencapai 7 persen,” ujar Airlangga dalam konferensi pers yang ditayangkan secara virtual, Sabtu, 15 Mei 2021.

Berdasarkan data Kementerian, Airlangga menyebut pertumbuhan ekonomi di berbagai provinsi sudah meningkat ketimbang awal tahun. Secara spasial, pertumbuhan ekonomi di Sumatera telah mendekati titik 0 persen atau -0,86 persen. Kondisi yang sama terjadi untuk Pulau Jawa yang telah mencapai 0,83 persen.

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan pun telah membaik ke posisi -2,23 persen. Adapun pertumbuhan ekonomi di Sulawesi telah bergerak ke level positif sebesar 1,2 persen. Pertumbuhan ekonomi secara signifikan bahkan telah terjadi di Papua dan Maluku yang mencapai 8,97 persen.

Indikasi membaiknya perekonomian terlihat dari indeks PMI yang telah meningkat menjadi 54,6. Indeks keyakinan konsumen juga mendekati angka normal di posisi 94 persen. Perbaikan ekonomi pun didorong oleh belanja pemerintah yang tumbuh ketimbang periode yang sama tahun lalu.

“Kemudian beberapa sektor seperti informasi, komunikasi, jasa kesehatan, pertanian, properti, dan industri dengan PPnBM ditanggung pemerintah dan PPN ditanggung pemerintah sudah menuju ke arah positif dan terjadi kenaikan cukup tinggi,” ujar Airlangga.

Sektor industri penjualan mobil, tutur Airlangga, telah mengalami peningkatan sebesar 28 persen. Pertumbuhan sektor industri juga dipicu oleh harga-harga komoditas sawit, karet, nikel, dan batu bara yang bergerak naik.

Meski demikian, Airlangga mengatakan pemerintah masih harus mengambil langkah untuk mengantisipasi ancaman gelombang penyebaran Covid-19 pasca-libur Lebaran yang dapat berdampak bagi perekonomian. Salah satunya, pemerintah mewajibkan masyarakat yang kembali ke Jabodetabek untuk mengantongi dokumen rapid tes antigen.

Baca Juga: Soal Rencana Kenaikan Tarif PPN, Indef: Jangan Memancing di Air Keruh