TEMPO.CO, Jakarta - Binance, salah satu bursa kripto terbesar di dunia, dikabarkan sedang diselidiki Departemen Kehakiman Amerika Serikat dan Internal Revenue Service lantaran diduga melakukan aktivitas terlarang, yaitu tindak pencucian uang dan penggelapan pajak.

Sebagai bagian dari penyelidikan, pejabat yang menyelidiki pencucian uang dan pelanggaran pajak telah mencari informasi dari individu yang memiliki pengetahuan tentang bisnis Binance.

Hal itu diungkap orang yang mengetahui masalah tersebut yang meminta untuk tidak disebutkan namanya karena penyelidikan tersebut bersifat rahasia seperti dilansir dari laporan Bloomberg.

Binance dipimpin Changpeng Zhao, seorang eksekutif teknologi yang senang mempromosikan token di Twitter dan dalam wawancara media menyebut Binance telah melompati saingannya sejak ia mendirikannya bersama pada 2017.

Binance, seperti industri lain yang beroperasi, sebagian besar tumbuh di luar lingkup pengawasan pemerintah. Binance didirikan di Kepulauan Cayman (Cayman Island) dan memiliki kantor di Singapura. Namun, Binance mengatakan tidak memiliki kantor pusat perusahaan tunggal.

Chainalysis Inc., sebuah perusahaan forensik blockchain yang kliennya termasuk agen federal Amerika Serikat, menyimpulkan tahun lalu bahwa di antara transaksi yang diperiksa, lebih banyak dana yang terkait dengan aktivitas kriminal mengalir melalui Binance daripada pertukaran crypto lainnya.
<!--more-->
Menanggapi masalah itu, Binance angkat bicara. "Kami menjalankan kewajiban hukum kami dengan sangat serius dan terlibat dengan regulator dan penegak hukum secara kolaboratif," kata juru bicara Binance Jessica Jung dalam pernyataan yang dikirim melalui email seperti dilansir Bloomberg, Jumat, 14 Mei 2021.

Dia mengatakan Binance mengambil kewajiban hukum dengan sangat serius dan terlibat dengan regulator dan penegak hukum secara kolaboratif. “Kami telah bekerja keras untuk membangun program kepatuhan yang kuat yang menggabungkan prinsip dan alat anti pencucian uang yang digunakan oleh lembaga keuangan untuk mendeteksi dan menangani aktivitas yang mencurigakan," ujar Jessica Jung.

Juru bicara Departemen Kehakiman dan IRS menolak berkomentar terkait masalah tersebut. Sebelumnya pejabat AS telah menyatakan keprihatinan bahwa cryptocurrency digunakan untuk menyembunyikan transaksi ilegal, termasuk pencurian dan transaksi narkoba.

Serangan dunia maya bulan ini terhadap Colonial Pipeline Co. yang memicu kekurangan bahan bakar di AS bagian Timur adalah tanda terbaru dari apa yang dipertaruhkan. Colonial Pipeline bahkan membayar peretas Eropa Timur hampir US$ 5 juta tebusan dalam mata uang kripto yang tidak dapat dilacak dalam beberapa jam setelah pelanggaran, Bloomberg News melaporkan pada Kamis, 13 Mei 2021, mengutip dua orang yang mengetahui masalah tersebut.

BISNIS

Baca juga: Dogecoin Bakal Diperdagangkan di Bursa Kripto AS 2 Bulan Lagi