TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero) Budi Harto menargetkan 550 kilometer (km) ruas Tol Trans Sumatera rampung terbangun pada awal tahun 2023. Saat ini sudah ada 7 ruas sepanjang 513 km yang sudah dioperasikan perseroan.

"Kemudian terdapat juga ruas-ruas yang sedang dikerjakan ada 550 km jalan tol Trans Sumatera yang akan selesai pada awal 2023," ujarnya dalam Indonesia Muda Club di Jakarta, Jumat, 7 Mei 2021.

Dengan demikian, menurut Budi, pada awal tahun 2023 Hutama Karya akan mengoperasikan 1.100 km jalan tol Trans Sumatera.

Budi menjelaskan, saat ini pemerintah tengah membahas pembangunan jalur utama atau backbone jalan tol Trans Sumatera. Jalur utama Tol Trans Sumatera sendiri terdiri dari trase Betung-Palembang, Jambi, Pekanbaru, kemudian nanti dari Dumai ke atas sampai dengan Medan, lalu ke Aceh.

Total panjang jalur utama sekitar 1.200 km. Jalur Utama Tol Trans Sumatera ini ditargetkan selesai pada tahun 2024. "Kami untuk membangun jalur utama ini, kami mengacu pada sumber pendanaan dan waktu," kata Budi.

Jalan Tol Trans Sumatera sebelumnya diklaim bisa menekan biaya logistik hingga mencapai 24,22 persen. Budi sempat menyebutkan tol tersebut menciptakan efisiensi waktu tempuh perjalanan, misalnya dari Lampung ke Palembang dari waktu tempuh yang semula 12 jam menjadi 5 jam.

<!--more-->

Selain itu Tol Trans Sumatera akan mendorong perkembangan pusat perekonomian baru. Meski begitu, Hutama Karya menyebut pembangunan ruas tol ini masih membutuhkan suntikan dana baik untuk ruas yang telah beroperasi maupun yang dalam fase konstruksi.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Bina Marga Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hedy Rahadian blakblakan menjelaskan ke anggota DPR soal proyek tol tersebut terancam berhenti. Hal itu karena saat ini defisit bantuan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 60 triliun.

Hedy menjelaskan, proyek tersebut agak unik karena berdasarkan Keputusan Presiden. pembangunan jalan bebas hambatan ini sepenuhnya merupakan penugasan. Skema penugasannya kepada Hutama Karya yakni negara membantu bukan dengan dukungan konstruksi melainkan dengan bantuan PMN.

"Setelah kita lakukan evaluasi, sampai sekarang yang telah berjalan ternyata ada defisit PMN yang belum bisa dipenuhi sebesar Rp 60 triliun," kata Hedy dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu, 27 Januari 2021.

Dengan defisit tersebut, menurut Hedy, jika tidak segera dipenuhi PMN-nya, otomatis proyek pembangunan Tol Trans Sumatera yang sekarang berjalan pun akan berhenti. Oleh karena itu, PUPR tengah berkomunikasi dengan kementerian-kementerian terkait untuk menutup kekurangan Rp 60 triliun bisa dicairkan secara cepat.

ANTARA

Baca: PUPR: Proyek Tol Trans Sumatera Terancam Berhenti karena Kurang Dana Rp 60 T