TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Bina Marga Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hedy Rahadian blakblakan menjelaskan ke anggota dewan soal proyek Tol Trans Sumatera yang terancam berhenti. Hal tersebut karena saat ini defisit bantuan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 60 triliun.
Hedy menjelaskan, proyek tersebut agak unik karena berdasarkan Keputusan Presiden. pembangunan jalan bebas hambatan ini sepenuhnya merupakan penugasan. Skema penugasannya kepada PT Hutama Karya yakni negara membantu bukan dengan dukungan konstruksi melainkan dengan bantuan PMN.
"Setelah kita lakukan evaluasi, sampai sekarang yang telah berjalan ternyata ada defisit PMN yang belum bisa dipenuhi sebesar Rp 60 triliun," kata Hedy dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu, 27 Januari 2021.
Dengan defisit tersebut, menurut Hedy, jika tidak segera dipenuhi PMN-nya, otomatis proyek pembangunan Tol Trans Sumatera yang sekarang berjalan pun akan berhenti. Oleh karena itu, PUPR tengah berkomunikasi dengan kementerian-kementerian terkait untuk menutup kekurangan Rp 60 triliun bisa dicairkan secara cepat.
Secara khusus, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR ingin memberikan dukungan konstruksi sebesar Rp 148 triliun. Tak hanya itu, kata Hedy, juga diperlukan sumber pendanaan lain untuk penyelesaian ruas jalan tol tersebut sampai dengan tahun 2024.
