TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional alias Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan harus ada akulturasi antara penduduk yang di daerah calon Ibu Kota baru di Kalimantan Timur, dengan para pendatang.

Ia mengatakan penduduk daerah tersebut harus mempersiapkan mental dan pikiran yang terbuka sehingga bisa menerima kedatangan para pendatang nantinya.

"Saya yakin itu bisa. Di Kaltim heterogenitas tinggi. Jadi jangan sampai ketika ada orang baru mereka merasa didorong keluar. Harus punya mental silakan datang dan sama-sama membangun," ujar Suharso dalam unggahan di akun @BappenasRI, Senin, 26 April 2021.

Dengan adanya akulturasi, ia meyakini friksi antara pendatang dan penduduk lokal pun bisa dihindari. "Dasarnya pendidikan dan pelatihan karena kita akan dorong cara kerja baru di IKN. Kalimantan Timur harus mulai cara kerja baru, dipimpin gubernur dan bupati. Terbentuk masyarakat baru di ibu kota negara, tapi jangan sampai IKN maju sendiri di Kalimantan."

Di samping soal akulturasi, Suharso mengatakan para penduduk lokal pun harus memiliki mental pemenang. Ia menilai Kalimantan Timur memiliki potensi itu. Mengingat, heterogenitas yang tinggi dapat mendorong masyarakat memiliki mental pemenang.

"Selain memiliki akseptasi sosial tinggi, juga menunjukkan kepada para pendatang bahwa mereka terbuka dan menganggap menjadi bagian dari yang hadir di sini," tutur dia. Dengan demikian, masyarakat Kalimantan Timur dapat membuktikan bahwa IKN memang pas dan tepat diletakkan di sana.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Diana Kusumastuti mengatakan pembangunan Ibu Kota Negara baru masih menunggu peraturan perundang-undangan. "Nanti kami menunggu RUU IKN dilegalkan," ujar dia kepada Tempo, Minggu, 25 April 2021.

Diana mengatakan infrastruktur yang diperkirakan bakal dibangun mulai tahun ini antara lain jalan, bendungan, dan drainase. Adapun Istana Negara, tutur dia, masih dalam tahap perencanaan pada tahun ini.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan total anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) pada tahun 2021 mencapai Rp 1,7 triliun. Menurut dia, anggaran tersebut terbagi ke dalam anggaran belanja masing-masing kementerian dan lembaga (K/L) maupun non K/L.

“Belanja PUPR, Kemenhub, KLHK, ATR sebesar Rp 800 miliar dan di dana belanja Project Development Fund (PDF) sebesar Rp 900 miliar yang masuk ke non K/L,” ujar Sri Mulyani saat konferensi pers daring APBN KITA di Jakarta, Kamis, 22 April 2021.

Ia menuturkan, anggaran tersebut digunakan masing-masing kementerian dan lembaga untuk mempersiapkan pembangunan IKN sesuai tugasnya. “Anggaran itu selalu ada di dalam masing-masing K/L. PUPR ada belanja yg dipakai untuk mempersiapkan berbagai infrastruktur dasar di sana,” kata dia.

CAESAR AKBAR | ANTARA

Baca Juga: Cerita Kepala Bappenas Bermalam di Lokasi Ibu Kota Baru