Terkini Bisnis: Info BLT UMKM Rp 1,2 Juta Hingga KPR BTN

Reporter

Tempo.co

Kamis, 22 April 2021 12:32 WIB

Penjual UMKM menjajakan aneka produk kerajinan tangan saat acara Pasar Seni Loji di halaman Rumah Dinas Wali Kota Solo, Jawa Tengah, Sabtu, 17 April 2021. Instagram/@Pemkot_solo

TEMPO.CO, Jakarta -Berita terkini ekonomi dan bisnis sepanjang Kamis pagi hingga siang, 22 April 2021 dimulai dengan dibukanya kembali bantuan langsung tunai atau BLT UMKM 2021. Dijelaskan tentang siapa dan bagaimana cara mendapatkannya. Kemudian informasi tentang Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang berjanji akan menindak dengan keras pihak yang tak mau menyerap gabah petani karena alasan kadar air.

Selanjutnya berita yang juga menjadi favorit pembaca adalah tawaran kredit pemilikan rumah atau KPR dari BTN bagi tenaga outsourcing dengan gaji maksimal Rp 8 juta. Ketiga berita ini dirangkum sebagai berikut:

1. Info Lengkap Soal BLT UMKM Rp 1,2 Juta, Siapa yang Berhak dan Cara Menerimanya

Pendaftaran Bantuan Presiden Produktif untuk Usaha Menengah (BPUM) atau bantuan langsung tunai atau BLT UMKM 2021 kembali dibuka. Bantuan BPUM tersebut merupakan program yang dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM bekerja sama dengan Kementerian Keuangan RI selama pandemi Covid-19.

Dikutip dari akun twitter resmi @KemenkopUKM pada 15 April 2021, ada beberapa informasi yang disampaikan mengenai BLT UMKM Rp 1,2 juta atau Banpres Produktif Usaha Mikro Tahun 2021. Informasi ini diberikan untuk menjawab pertanyaan yang sering muncul, di antaranya yaitu:

Advertising
Advertising

1. Besaran dana yang diberikan pada program BPUM tahun 2021 adalah sebesar Rp 1,2 juta.

2. Yang berhak menerima program BPUM adalah warga negara Indonesia; memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik; memiliki Usaha Mikro yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan; bukan ASN, anggota TNI/Polri, serta pegawai BUMN/BUMD; dan tidak sedang menerima KUR.

3. Bagi pelaku Usaha Mikro yang pernah mendapatkan BPUM di tahun 2020, dapat menerima kembali di tahun 2021 dan tidak perlu melakukan pengusulan ulang.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

2. Di Depan Jokowi, Menteri Pertanian Singgung Kadar Air Gabah dan Permainan Pupuk

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyampaikan sejumlah poin saat kunjungan saat meninjau lokasi panen raya padi bersama Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Rabu, 21 April 2021. Salah satunya, Syahrul berjanji akan menindak dengan keras pihak yang tak mau menyerap gabah petani karena alasan kadar air.

"Ada keluhan kadar air, jangan sampai ini hanya alasan. Kalau ada yang seperti ini kita tindak," kata Syahrul dalam keterangan tertulis di Jakarta, pada hari yang sama. Adapun Indramayu merupakan produsen beras nomor satu di Indonesia dengan produksi mencapai 1,37 juta ton gabah kering giling (GKG) pada 2020

Saat ini, kata Syahrul, petani setempat sudah mengatakan bahwa gabah sudah naik ke posisi Rp 4.200, atau sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). "Kemarin sempat turun tapi sekarang sudah naik, kami pertahankan ini," kata dia.

Selain masalah kadar air, Syahrul juga berjanji akan menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi bagi para petani dan menindak tegas pihak yang mempermainkan pupuk bersubsidi. Selain itu, kata Syahrul, penyaluran pupuk bersubsidi harus tepat waktu dan sesuai tata kelola yang dikendalikan oleh sistem. "Bupati dan Pak Kadis kalau ada yang bermain-main dengan pupuk langsung lakukan tindakan," kata dia.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

3. BTN Beri KPR untuk Pegawai Outsourcing Berpenghasilan Maksimal Rp 8 Juta

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN menggandeng Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia (ABADI), sebuah perkumpulan yang beranggotakan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang alih daya (outsourcing), untuk menyalurkan pembiayaan perumahan kepada karyawan kontrak.

Direktur Consumer & Commercial Lending Bank BTN Hirwandi Gafar mengatakan, melalui kemitraan tersebut, sekitar satu juta pekerja kontrak dapat memiliki rumah dengan skema kredit yang murah dan mudah.

"Kami juga memahami betul betapa sulitnya para karyawan kontrak untuk memiliki rumah dengan fasilitas KPR atau Kredit Pemilikan Rumah di perbankan. Karena itu, melalui kerja sama ini, kami berupaya memberikan fasilitas KPR dengan skema mudah dan murah bagi sekitar satu juta karyawan kontrak di Indonesia,” kata Hirwandi melalui keterangan di Jakarta, Rabu, 21 April 2021.

Hirwandi mengatakan, perseroan terus berfokus melakukan inovasi dan kemitraan agar semakin banyak masyarakat dapat memiliki rumah, termasuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Apalagi, tambahnya, rumah kini telah menjadi kebutuhan pokok untuk dapat hidup dan berlindung terutama di masa pandemi.

Baca berita selengkapnya di sini.

Baca Juga: Cek Nama Penerima BLT UMKM Rp 1,2 Juta, Masukkan No KTP di eform.bri.co.id/bpum

Berita terkait

PSI Sambut Baik Partai Luar Koalisi Gabung di Pemerintahan Prabowo-Gibran

12 menit lalu

PSI Sambut Baik Partai Luar Koalisi Gabung di Pemerintahan Prabowo-Gibran

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyambut baik partai-partai non-Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang ingin bergabung pasca penetapan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Menurut Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie, sikap tersebut mencontoh Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Baca Selengkapnya

Prabowo Ungkap Restu Jokowi Jadi Alasan Dia Maju Pilpres 2024

2 jam lalu

Prabowo Ungkap Restu Jokowi Jadi Alasan Dia Maju Pilpres 2024

Prabowo menjelaskan alasan mengapa dia maju dalam Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Prabowo Mengaku Disiapkan Jokowi dengan Matang untuk Jadi Presiden

3 jam lalu

Prabowo Mengaku Disiapkan Jokowi dengan Matang untuk Jadi Presiden

Prabowo mengungkapkan hal itu di acara PBNU.

Baca Selengkapnya

PN Jaksel Putuskan Ucapan Rocky Gerung Tidak Menghina Jokowi, Pejabat Publik Harus Siap Dikritik

12 jam lalu

PN Jaksel Putuskan Ucapan Rocky Gerung Tidak Menghina Jokowi, Pejabat Publik Harus Siap Dikritik

PN Jakarta Selatan menolak gugatan advokat David Tobing yang menganggap Rocky Gerung telah menghina Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Tugas dan Daftar Banyak Jabatan Lainnya

13 jam lalu

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Tugas dan Daftar Banyak Jabatan Lainnya

Menkomarinves Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk Jokowi sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional. Ini jabatan kesekian yang diterima Luhut.

Baca Selengkapnya

Hasto Akui Terima Pesan Pengurus Ranting yang Tolak Wacana Pertemuan Megawati dan Jokowi

14 jam lalu

Hasto Akui Terima Pesan Pengurus Ranting yang Tolak Wacana Pertemuan Megawati dan Jokowi

Megawati, tutur Hasto, berterima kasih kepada pengurus dan kader hingga tingkat ranting dan anak ranting atas capaian mereka dalam Pemilu tahun ini.

Baca Selengkapnya

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

1 hari lalu

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan akan terus mempersempit ruang gerak bagi pelaku judi online.

Baca Selengkapnya

Akhir Politik Jokowi di PDIP

1 hari lalu

Akhir Politik Jokowi di PDIP

Kiprah politik Joko Widodo atau Jokowi di PDI Perjuangan sudah tamat. Mantan Wali Kota Solo itu butuh dukungan partai politik baru.

Baca Selengkapnya

KemenKopUKM Pastikan Kebijakan Pemerintah Berpihak pada Pelaku UMKM

1 hari lalu

KemenKopUKM Pastikan Kebijakan Pemerintah Berpihak pada Pelaku UMKM

KemenkopUKM tidak menemukan aturan yang melarang secara spesifik warung Madura untuk beroperasi sepanjang 24 jam dalam Perda Kabupaten Klungkung

Baca Selengkapnya

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

1 hari lalu

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyerahkan 300 sertifikat tanah secara simbolis untuk masyarakat Sulawesi Tenggara.

Baca Selengkapnya