TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey menilai kebijakan pemberian subsidi untuk ongkos kirim (ongkir) pada Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) Ramadan 2021 tidak akan memberi dampak signifikan pada peretail.
Menurut Roy, barang-barang yang dijual secara daring umumnya merupakan produk non FMCG (fast moving consumer goods/barang konsumen yang cepat laku). Hal itu berbanding terbalik dengan kondisi retail yang justru menjual produk FMCG.
"Barang online biasanya barang non FMCG. Kalau yang FMCG pasti mereka (konsumen) akan cari di gerai karena kan harus lihat kedaluwarsa dan macam-macamnya," katanya dihubungi di Jakarta, Rabu, 21 April 2021.
Di sisi lain, Roy mengkritisi kebijakan subsidi ongkos kirim yang dinilai tak tepat sasaran lantaran kebanyakan produk di e-commerce atau yang dijual secara online rata-rata merupakan produk asing yang harganya murah.
Ia pun meragukan jumlah produk lokal yang dijual di e-commerce.
"Transaksi online itu banyak produk yang bukan produk Indonesia. Produk asing, yang murah-murah itu produk Cina. Padahal kita mau cinta produk Indonesia dan benci produk asing," katanya.
Ketua MPR Terima Aspirasi APLI tentang Direct Selling di Lokapasar
1 hari lalu
Ketua MPR Terima Aspirasi APLI tentang Direct Selling di Lokapasar
Bamsoet berpendapat keberpihakan terhadap pelaku industri direct selling sangat penting. Ekosistem ini mampu membuka lapangan lebih dari delapan juta tenaga kerja sebagai distributor.
Bapanas Naikkan Harga Acuan Gula Jadi Rp 17.500 per Kilogram
10 hari lalu
Bapanas Naikkan Harga Acuan Gula Jadi Rp 17.500 per Kilogram
Badan Pangan Nasional (Bapanas) merespons kenaikan harga gula di tingkat konsumen. Saat ini harga gula sudah jauh melampaui Harga Acuan Pemerintah (HAP) Rp 15.500 per kilogram. Karena itu, Bapanas menaikan HAP gula mulai 5 April 2024 menjadi Rp 17.500 per kilogram.
