Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara secara resmi menyerahkan pengelolaan tiga bandara kepada PT Angkasa Pura I (Persero) dan PT Angkasa Pura II (Persero), melalui kesepakatan skema Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) Barang Milik Negara yang penandatanganannya berlangsung di SEIA Restaurant Lt 1 Menara Astra, Jakarta, Minggu, 13 Oktober 2019.
TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu menargetkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) mencapai Rp4,13 triliun pada 2021.
Direktur Barang Milik Negara (BMN) DJKN Kementerian Keuangan Encep Sudarwan menyatakan target tersebut meningkat dibandingkan realisasi PNBP dari pengelolaan BMN pada tahun lalu yaitu Rp3,58 triliun.
“Di tahun 2021 kita perkirakan COVID-19 tidak seperti tahun sebelumnya dan sudah ada rebound pada perekonomian sehingga kita targetkan sampai Rp4,13 triliun PNBP dari DJKN dari berbagai jenis pemanfaatan BMN,” katanya dalam media briefing di Jakarta, Jumat.
Encep menjelaskan ada enam jenis pemanfaatan BMN yang bisa dilakukan yaitu sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan (KSP), serta bangun guna serah dan bangun serah guna yang dilakukan oleh BUMN atau BUMD.
Kemudian pemanfaatan lain terhadap BMN juga dapat dilakukan melalui kerja sama penyediaan infrastruktur (KSPI) dan kerja sama terbatas untuk penyediaan infrastruktur (Ketupi).
Ia menjelaskan pada dasarnya BMN diperuntukkan sebagai penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi K/L sedangkan pemanfaatannya merupakan langkah untuk mengoptimalkan aset sehingga lebih bernilai guna.
<!--more-->
Meski demikian, ia memastikan pemanfaatan dalam konteks BMN memiliki ketentuan-ketentuan yang perlu diperhatikan baik bagi pengelola, pengguna, maupun mitra yang memanfaatkan BMN.
Ia menjelaskan pemanfaatan BMN dapat dilakukan jika tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi K/L dan tidak mengubah status kepemilikan pada BMN yang dimanfaatkan.
Selanjutnya, pemanfaatan BMN juga dapat dilakukan dalam rangka penyediaan infrastruktur dan pemeliharaan BMN yang menjadi tanggung jawab mitra pemanfaatan.
Sementara itu, Kemenkeu menyebutkan total barang milik negara pada 2019 mencapai Rp10,46 triliun dalam bentuk aset sedangkan BMN terdiri dari aset tetap dan aset lancar yang memiliki nilai mencapai Rp6.000 triliun. “Ini nilainya sampai Rp6.000 triliun pada 2019 kemudian untuk 2020 sedang disusun. Kita harus mempertanggungjawabkan kepada rakyat diaudit oleh BPK,” ujarnya.
