TEMPO.CO, Jakarta – Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PKS, Suryadi Jaya Purnama, meminta pemerintah meninjau ulang penggantian nama Jalan Tol Jakarta-Cikampek II atau Tol Jakarta-Cikampek menjadi Jalan Layang Sheikh Mohamed bin Zayed (MBZ).

Putra Mahkota Abu Dhabi itu dinilai tidak memiliki keterkaitan dengan proyek jalan bebas hambatan yang dikelola PT Jasa Marga (Persero) Tbk ini.

“Rakyat Indonesia lebih berhak untuk menyematkan nama pahlawan nasional pada jalan tersebut, sebab masih banyak nama yang namanya belum diabadikan menjadi nama jalan nasional,” ujar Suryadi dalam keterangan tertulis, Selasa, 13 April 2021.

Penamaan nama Jalan Layang MBZ diatur melalui Keputusan Menteri PUPR Nomor 417/KPTS/M/2021 tertarikh 8 April 2021. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan belum mengatur pemberian nama jalan nasional yang berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.

Nihilnya aturan ini dinilai menimbulkan kontroversi ketika pemerintah menamai jalan bebas hambatan dengan nama tokoh dari negara lain yang tidak memiliki kaitan apa pun dari sisi latar belakang pembangunannya.

Selain meminta ada kajian ulang, PKS menilai harus ada ketentuan terkait penentuan nama jalan nasional dengan mempertimbangkan semangat nasionalisme, kegotong-royongan, serta persatuan dan kesatuan bangsa.

Jalan tol layang itu dibangun oleh konsorsium Jasa Marga dan PT Ranggi Sugiron Perkasa dengan komposisi kepemilikan saham masing-masing 80 persen dan 20 persen. Saat peresmiannya pada 12 Desember 2019, jalan yang menghubungkan Jakarta, Cirebon, Bandung, Semarang, dan Surabaya ini diberi nama Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated.

Jalan Tol Jakarta-Cikampek memiliki panjang 36,4 kilometer. Sebanyak 200 ribu kendaraan melintas di jalur ini setiap hari.

BACA: Tol Pertama di Sulawesi Utara Ditargetkan Beroperasi Penuh pada Oktober 2021

FRANCISCA CHRISTY ROSANA