TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno bercerita memperoleh telepon dari Menteri Koordiantor Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Padjaitan saat hari libur, Ahad, 11 April 2012.

Dalam sambungan telepon, Luhut meminta Sandiaga berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk memastikan kebijakan visa jangka panjang.

“Kami akan menyundul Kemenkumham. Mestinya proses sudah selesai, tinggal finalisasi,” ujar Sandiaga Uno saat ditemui di Kantor Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Jakarta Pusat, Senin, 12 April 2021.

Pemerintah menggodok rencana visa jangka panjang sejak awal tahun. Kebijakan ini mempertimbangkan tren pergerakan wisatawan pasca-pandemi Covid-19 yang cenderung tinggal di suatu tempat lebih lama sambil bekerja secara jarak jauh.

Sandiaga mengklaim pemerintah akan segera mengumumkan informasi resmi tentang penerbitan visa tersebut. Ia memastikan saat ini Kementerian Hukum dan HAM bersama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi masih merembuk detail syarat dan ketentuan terkait penerbitan visa tersebut.

Visa jangka panjang diyakini akan mendongkrak kualitas kunjungan pariwisata dari sisi lama waktu tinggal atau length of stay dan jumlah pengeluaran. Dengan kualitas kunjungan turis yang lebih baik, ia yakin ekonomi masyarakat di sekitar lokasi pariwisata akan ikut terdongkrak.

<!--more-->

Dalam rapat antar-menteri Februari lalu, Sandiaga menyebut terdapat satu miliar warga dunia yang berusia 60 tahun ke atas dengan pendapatan lebih dari US$ 1,5 triliun. Mereka berpotensi menjadi pasar turis asing dengan kemampuan belanja lebih besar.

Selain itu, rencana kebijakan visa jangka turut menyasar pebisnis yang masuk ke Indonesia dalam waktu 3-4 bulan per tahun saat musim dingin di negara asalnya. “Kami memberikan kemudahan wisatawan asing untuk tinggal dalam jangka panjang atau longterm,” ujar Sandiaga.

BACA: Sandiaga: Acara Pertunjukan Bisa Digelar dalam Bingkai Protokol Kesehatan Ketat

FRANCISCA CHRISTY ROSANA