Bank Indonesia: Selain Vaksin, QRIS Game Changer Pemulihan Ekonomi

Jumat, 2 April 2021 12:35 WIB

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (kiri) dan Wakil Direktur Utama BNI Anggoro Eko Cahyo (kanan) melakukan uji coba QRIS Customer Presented Mode atau CPM di Denpasar, Bali, Sabtu (29 Februari 2020). Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) telah menyiapka Strategi dalam mendukung Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025. ASPI juga menyelesaikan penyusunan standar QRIS yang relatif lebih baik dari standar regional sejenis.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Fitria Irmi Triswati menilai standarisasi pembayaran menggunakan metode QR Code dari Bank Indonesia atau Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) adalah salah satu "game changer" dalam upaya pemulihan ekonomi nasional.

"Kita bisa lihat bahwa QRIS ini adalah "another game changer" selain vaksin, merupakan solusi dalam upaya pemulihan ekonomi nasional. Karena kita dapat melakukan pembayaran tanpa tatap muka atau juga bisa lebih cepat. Di masa pandemi ini, QRIS ini cukup merupakan solusi," ujar Fitria dalam sebuah seminar daring di Jakarta, Kamis 1 Maret 2021.

Fitria mengatakan, QRIS adalah salah satu dari 23 key deliverables dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 yang sudah berjalan sejak peluncurannya pada 17 Agustus 2019 dan mulai diimplementasikan secara penuh pada 1 Januari 2020 lalu.

Selama lebih dari satu tahun implementasinya, QRIS telah diadopsi lebih dari 6,6 juta merchant di mana 94 persennya merupakan merchant pada kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

"QRIS ini sudah diadopsi di seluruh nusantara. Kami menggunakan 46 Kantor Perwakilan BI di daerah untuk menyebarkan atau mensosialisaikan adopsi QRIS di mana saja, sehingga ini dapat membantu pemulihan ekonomi nasional lebih cepat," kata Fitria.

<!--more-->

Menurut Fitria, QRIS sebagai metode pembayaran kini semakin meluas, yang diindikasikan dengan volume transaksi yang terus meningkat setiap bulannya. Bahkan pada Februari 2021, lanjut Fitria, volume transaksinya mencapai hampir 15 juta transaksi.

Penggunaan QRIS juga semakin marak di daerah dan meluas ke berbagai sektor berkat kolaborasi antara Bank Indonesia, pemerintah, pelaku industri, dan juga masyarakat.

"Jadi QRIS diaplikasikan baik di pasar, di armada taksi, di pasar tradisional, terus kemudian untuk pembayaran pajak, untuk elektrofinikasi pemerintah daerah, dan lainnya," kata Fitria.

Mengutip laman resmi Bank Indonesia, QRIS adalah penyatuan berbagai macam QR dari berbagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) menggunakan QR Code. QRIS dikembangkan oleh industri sistem pembayaran bersama dengan Bank Indonesia agar proses transaksi dengan QR Code dapat lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya. Semua PJSP yang akan menggunakan QR Code Pembayaran, wajib menerapkan QRIS

Saat ini, dengan QRIS, seluruh aplikasi pembayaran dari penyelenggara manapun baik bank dan nonbank yang digunakan masyarakat, dapat digunakan di seluruh toko, pedagang, warung, parkir, tiket wisata, donasi (merchant) berlogo QRIS, meskipun penyedia QRIS di merchant berbeda dengan penyedia aplikasi yang digunakan masyarakat.

Merchant hanya perlu membuka rekening atau akun pada salah satu penyelenggara QRIS yang sudah berizin dari BI. Selanjutnya, merchant sudah dapat menerima pembayaran dari masyarakat menggunakan QR dari aplikasi manapun penyelenggaranya.

BACA: BI dan Industri Targetkan Perluasan QRIS Capai 12 Juta Merchant di 2021

Berita terkait

BI Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Naik 4,7-5,5 Persen Tahun Ini

7 jam lalu

BI Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Naik 4,7-5,5 Persen Tahun Ini

BI sedang mempersiapkan instrumen insentif agar mendorong pertumbuhan ekonomi.

Baca Selengkapnya

BI Catat Rp 2,47 T Modal Asing Tinggalkan RI Pekan Ini

1 hari lalu

BI Catat Rp 2,47 T Modal Asing Tinggalkan RI Pekan Ini

BI mencatat aliran modal asing yang keluar pada pekan keempat April 2024 sebesar Rp 2,47 triliun.

Baca Selengkapnya

KemenKopUKM Pastikan Kebijakan Pemerintah Berpihak pada Pelaku UMKM

1 hari lalu

KemenKopUKM Pastikan Kebijakan Pemerintah Berpihak pada Pelaku UMKM

KemenkopUKM tidak menemukan aturan yang melarang secara spesifik warung Madura untuk beroperasi sepanjang 24 jam dalam Perda Kabupaten Klungkung

Baca Selengkapnya

Biaya Layanan Tokopedia, Shopee dan Lazada Naik sampai 6,5 Persen, UMKM Diminta Tak Naikkan Harga?

2 hari lalu

Biaya Layanan Tokopedia, Shopee dan Lazada Naik sampai 6,5 Persen, UMKM Diminta Tak Naikkan Harga?

Tokopedia, Shopee dan Lazada menaikkan biaya layanan hingga 6.5 persen untuk mitra penjual, pelaku UMKM diminta tidak naikkan harga.

Baca Selengkapnya

Ekonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025

2 hari lalu

Ekonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025

Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono menyebut RAPBN 2025 akan sejumlah tantangan berat.

Baca Selengkapnya

Zulhas Tak Khawatir Rupiah Melemah, BI Mampu Hadapi

3 hari lalu

Zulhas Tak Khawatir Rupiah Melemah, BI Mampu Hadapi

Zulhas percaya BI sebagai otoritas yang memiliki kewenangan akan mengatur kebijakan nilai tukar rupiah dengan baik di tengah gejolak geopolitik.

Baca Selengkapnya

Sehari Usai BI Rate Naik, Dolar AS Menguat dan Rupiah Lesu ke Level Rp 16.187

3 hari lalu

Sehari Usai BI Rate Naik, Dolar AS Menguat dan Rupiah Lesu ke Level Rp 16.187

Nilai tukar rupiah ditutup melemah 32 poin ke level Rp 16.187 per dolar AS dalam perdagangan hari ini.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Kenaikan BI Rate hanya Jangka Pendek, Faktor Eksternal Lebih Dominan

3 hari lalu

Pengamat Sebut Kenaikan BI Rate hanya Jangka Pendek, Faktor Eksternal Lebih Dominan

BI menaikkan BI Rate menjadi 6,25 persen berdasarkan hasil rapat dewan Gubernur BI yang diumumkan pada Rabu, 24 April 2024.

Baca Selengkapnya

IHSG Ditutup Melemah Ikuti Mayoritas Bursa Kawasan Asia

3 hari lalu

IHSG Ditutup Melemah Ikuti Mayoritas Bursa Kawasan Asia

IHSG Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis sore, ditutup turun mengikuti pelemahan mayoritas bursa saham kawasan Asia.

Baca Selengkapnya

Uang Beredar di Indonesia Mencapai Rp 8.888,4 Triliun per Maret 2024

3 hari lalu

Uang Beredar di Indonesia Mencapai Rp 8.888,4 Triliun per Maret 2024

BI mengungkapkan uang beredar dalam arti luas pada Maret 2024 tumbuh 7,2 persen yoy hingga mencapai Rp 8.888,4 triliun.

Baca Selengkapnya