TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2021 diharapkan dapat tetap terjaga dengan target defisit anggaran sebesar 5,7 persen dari produk domestik bruto atau PDB, seiring berlanjutnya upaya penanganan Covid-19 dan PEN. Defisit yang lebih kecil dari tahun 2020, kata dia, merupakan sinyal kebijakan ekspansif namun konsolidatif yang mulai dilakukan pemerintah.

Dia menuturkan realisasi pembiayaan anggaran sampai dengan akhir Februari 2021 mencapai Rp 273,02 triliun atau 27,1 persen target APBN 2021. "Pembiayaan APBN berjalan on track, bersifat antisipatif serta dilaksanakan secara pruden dan terukur dalam mendukung pemulihan ekonomi," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita secara Virtual, Selasa, 23 Maret 2021.

Baca Juga: Kemenkeu: Hingga 17 Maret, Realisasi Anggaran PEN 2021 Rp 76,59 T

Menurutnya perkembangan pasar keuangan dan kenaikan tingkat imbal hasil (yield) diantisipasi dengan penyesuaian strategi, antara lain penurunan target lelang Surat Berharga Negara (SBN) domestik dan pergeseran penerbitan SBN valas di semester satu, optimalisasi Saldo Anggaran Lebih (SAL), dan pemanfaatan dukungan Bank Indonesia (BI) sebagai standby buyer yang sangat berperan dalam efisiensi biaya penerbitan utang Pemerintah. Sampai dengan 17 Maret 2021, kontribusi BI berdasarkan SKB I mencapai Rp 73,88 triliun, terdiri dari Surat Utang Negara (SUN) sebesar Rp 45,18 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara(SBSN) sebesar Rp 28,70 triliun.

Dalam meningkatkan kemandirian pembiayaan serta untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat untuk membangun negeri, kata dia, pemerintah telah menerbitkan SBN Ritel seri ORI019 dan SR014 secara berturut-turut sejak awal tahun 2021. Meski diterbitkan di masa pandemi, kedua seri ini mampu menarik minat yang cukup tinggi dari masyarakat Indonesia, terutama generasi milenial yang selalu menjadi investor dominan sehingga Pemerintah perlu melakukan penambahan kuota.<!--more-->

Total penjualan ORI019 yang telah ditetapkan pada bulan Februari sebesar Rp 26 triilun, berasal dari 48.731 orang investor, di mana 37,5 persen di antaranya adalah generasi milenial. Sementara itu, sebanyak 35.626 orang investor telah berkontribusi dalam penerbitan SR014 di bulan Maret dengan total nominal sebesar Rp 16,70 triliun, dan pembeliannya juga masih didominasi oleh generasi milenial, yaitu sebanyak 36,40 persen dari total investor. Di samping itu, beberapa pembiayaan investasi direncanakan terealisasi di bulan Maret.

Pada kesempatan yang sama Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengatakan jumlah utang sudah mencapai Rp 6.361 triliun hingga akhir Februari 2021.

"Dan itu sesuai dengan bagaimana yang kita rumuskan dalam APBN bersama-sama antara pemerintah dan DPR bagaimana merancang dan selanjutnya mengelola APBN ini," kata Luky. Dia menekankan bahwa Kemenkeu mengengelola APBN secara keseluruhan.

Adapun Sri Mulyani juga mengatakan keberlanjutan dukungan APBN sebagai motor utama penggerak pertumbuhan ekonomi terus diupayakan, utamanya melalui alokasi belanja negara yang efektif serta pemberian insentif fiskal yang terarah dan terukur.

“APBN selama ini masih menjadi instrumen yang luar biasa penting dan bekerja luar biasa keras, untuk melindungi rakyat, untuk menangani dan menanggulangi Covid-19, dan memulihkan ekonomi. Ini adalah tiga tujuan yang luar biasa penting dan membuat APBN kita melakukan tugas negara yang sangat penting,” kata Sri Mulyani.