TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan akselerasi belanja negara bertujuan untuk mendukung pemulihan dan pertumbuhan ekonomi. Kemenkeu mencatat realisasi belanja negara mencapai Rp 282,7 triliun atau 10,3 persen APBN sampai dengan 28 Februari 2021.

Nilai itu tumbuh 1,2 persen (yoy), terdiri dari belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 179,7 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp 103,0 triliun.

"Kita akan terus melihat berbagai instrumen pemulihan ekonomi, baik dari sisi belanja, insentif dan pemulihan," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita secara Virtual, Selasa, 23 Maret 2021.

Dia menuturkan realisasi belanja pemerintah pusat terutama didukung oleh pertumbuhan Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar 15,8 persen(yoy) akibat peningkatan belanja modal untuk proyek infrastruktur dasar lanjutan 2020 serta infrastruktur konektivitas, dan pertumbuhan belanja barang sebesar 13,5 persen (yoy) yang digunakan untuk penanganan Covid-19 termasuk pelaksanaan program vaksinasi.

Selanjutnya, belanja non-K/L juga tumbuh sebesar 6,1 persen (yoy) didorong oleh realisasi subsidi energi. Selain itu, realisasi belanja bansos K/L mencapai 17 persen pagu APBN 2021, didukung peningkatan realisasi bansos Kementerian Sosial untuk penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST). Sementara penyaluran Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional(PBI JKN) dilakukan sesuai bulan seiring membaiknya arus kas BPJS Kesehatan.

Di masa pemulihan ini, kata dia, sektor kesehatan menjadi sektor pendukung pemulihan ekonomi dan pondasi bagi peningkatan produktivitas nasional. Komitmen pemerintah dalam menjaga kesehatan masyarakat, kata dia, dibuktikan dengan peningkatan anggaran kesehatan secara tajam hingga 61,5 persen (yoy) di tahun 2021, bahkan melampaui mandatory spending APBN, yaitu mencapai Rp 296,4 triliun atau 10,8 persen dari total APBN 2021.

Anggaran Kesehatan melalui Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp 220,1 triliun yang diperuntukkan untuk testing dan tracing, biaya perawatan, insentif nakes, program vaksinasi, dan komunikasi.

<!--more-->

Dia juga mengatakan penyaluran dana TKDD sampai dengan 28 Februari 2021 lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Hal itu, terutama dipengaruhi penyaluran Dana Alokasi Khusus(DAK) Nonfisik/Dana BOS yang belum disalurkan, karena baru diterimanya data rekening dan surat rekomendasi penyaluran BOS dari Kemendikbud pada akhir Februari 2021, namun akan segera disalurkan pada Maret 2021.

Di sisi lain, peningkatan kinerja penyaluran TKDD terjadi untuk peningkatan Dana Bagi Hasil( DBH) akibat penyaluran Kurang Bayar DBH sebesar Rp 6,1 triliun untuk penyelesaian KB DBH 2019. Serta, untuk peningkatan Dana Desa akibat percepatan permohonan penyaluran oleh pemerintah daerah untuk penyaluran BLT Desa pada bulan Januari.

“Sektor kesehatan adalah sektor yang memberikan dukungan bagi pemulihan ekonomi, dan untuk mengembalikan keseluruhan aktivitas dan produktivitas nasional. Belanja-belanja negara yang sudah membaik akan kita monitor secara sangat detail, sehingga bisa menjadi faktor pendukung pemulihan secara berkelanjutan,” kata Sri Mulyani.

BACA: Sri Mulyani Sebut Percepatan Ekonomi Digital Bisa Timbulkan Gap: Alarm Berbunyi

HENDARTYO HANGGI