TEMPO.CO, Jakarta -Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, para kepala daerah, dan juga kontraktor proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan, Pasuruan, Jawa Timur, untuk segera duduk bersama membahas langkah lanjutan agar proyek air minum senilai Rp 2,05 triliun itu dapat beroperasi maksimal dan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat.

Presiden di Pasuruan, Jawa Timur, Senin, 22 Maret 2021, mengatakan dari total kapasitas SPAM Umbulan sebesar 4 ribu liter per detik, saat ini realisasinya baru 20 persen atau 900 liter per detik.

“Kapasitasnya juga besar, 4.000 liter per detik. Ini gede banget. Tadi saya tanyakan di lapangan yang baru berjalan itu 900 liter per detik, artinya masih ada 80 persen yang harus segera diselesaikan dari pipa utama sampai masuk ke pipa di rumah tangga. Ini pekerjaan besarnya ada di situ. Oleh sebab itu saya minta bupati dan wali kota yang akan teraliri air ini agar dengan gubernur (Gubernur Jawa Timur), dengan Menteri PUPR ,dan juga manajemen PT Meta (Kontraktor SPAM Umbulan) duduk bersama,” ujar Jokowi.

SPAM Umbulan merupakan Proyek SPAM Regional pertama yang dibangun menggunakan skema KPBU. Infrastruktur penyediaan air ini berasal dari mata air Umbulan di Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, yang disalurkan melalui pipa transmisi air bersih.

SPAM Umbulan berkapasitas 4.000 liter per detik untuk memenuhi kebutuhan air minum 1,3 juta penduduk di Provinsi Jawa Timur.

Presiden mengatakan masing-masing pihak yang terlibat dalam proyek Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) ini harus memiliki tugas dan fungsi yang jelas agar SPAM Umbulan dapat beroperasi maksimal.

“Sehingga proyek gede yang memakan biaya Rp 2,056 triliun ini betul betul bisa maksimal digunakan, dirasakan oleh masyarakat. Ini yang penting di situ,” ujar Presiden.

Presiden meminta pada pekan ini pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan SPAM Umbulan menggelar rapat dan menghasilkan langkah lanjutan yang diambil agar SPAM Umbulan dapat beroperasi maksimal.

“Jangan sampai proyek besarnya jadi, pipa utamanya selesai, tapi untuk masuk ke rumah tangga terkendala karena siapa yang bertanggung jawab tidak jelas. Apakah PDAM Kota/Kabupaten, atau kah PDAM tingkat provinsi atau Menteri PU. Tolong segera diselesaikan saya minta minggu ini sudah ada rapat dan bisa diselesaikan yang tanggung jawab siapa,” tutur Presiden Jokowi.

Kepala Negara tidak ingin proyek infrastruktur besar yang sudah dibangun bertahun-tahun, tidak menghasilkan manfaat yang signifikan.

“Karena ini kalau tidak diselesaikan di lapangan, praktik yang saya alami, yang saya lihat, ada waduk gede banget, irigasi primernya sudah disiapkan tapi untuk yang sekunder dan tersiernya tidak ada, terus airnya sampai ke sawah lewat mana,” ujar Jokowi.

ANTARA

Baca juga: PUPR Usulkan Empat SPAM Masuk Proyek Strategis Nasional