TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah berhasil menata alur pipa dan kabel bawah laut yang sudah sejak lama menjadi masalah di perairan Nusantara. Penataan itu secara resmi diatur dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) Nomor 14 Tahun 2021.

“Ini sudah sejak lama kita kerjakan hampir dua tahun dan akhirnya diputuskan. Saya berharap ini negeri kita makin disiplin, jangan jadi korban dari ketidakdisiplinan. Kita harus bangga Indonesia yang tertib, bukan semrawut,” ujar Luhut dalam acara sosialisasi kebijakan alur pipa dan kabel bawah laut secara virtual, Senin, 22 Maret 2021.

Dia menjelaskan program penataan kabel dan pipa bawah laut telah dilaksanakan pada awal 2020. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman kala itu membentuk tim nasional yang diketuai langsung oleh Luhut.

Tim bekerja merumuskan peta alur pipa dan kabel yang terdiri atas 217 segmen kabel bawah laut dan 43 segmen pipa bawah laut. Di dalamnya terdapat pula 209 pitch manhole dan empat landing stations (LS) sistem komunikasi kabel laut (SKKL) internasional yang meliputi area Jayapura, Batam, Kupang dan Manado.

Menurut Luhut, tim melibatkan Badan Keamanan Laut, TNI Angkatan Laut, dan lembaga-lembaga lain yang berkaitan dengan sektor kemaritiman. “Mereka bekerja cepat sejak organisasi dibentuk. Sebelum dibentuk, kami butuh waktu cukup lama kita bekerja,” ujar dia.

Luhut ingin setelah peta alur terbentuk, tak ada lagi jejaring kabel maupun pipa yang tumpang-tindih dan menimbulkan masalah. Ia juga berharap ke depan, kabel fiber optik yang menghubungkan antar-pulau langsung direntangkan dari Jakarta menuju titik final.
<!--more-->
Dengan demikian, kabel sebagai infrastruktur jaringan telekomunikasi dan Internet tidak perlu disambung-sambungkan dari satu tempat ke tempat lain. Begitu juga dengan kabel yang menjadi pintu gerbang jaringan Indonesia dan luar negeri, seperti Amerika, Australia, dan Eropa.

Luhut mengatakan Indonesia akan mampu menjadi hub bagi jaringan bawah laut internasional. “Kita harus jadi hub. Indonesia ini negara besar, kita jangan membuat negeri kita kerdil,” kata Luhut.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan kabel bawah laut merupakan infrastruktur strategi yang berperan bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan menjadi kontributor bagi penerimaan. Namun, selama ini, ia menyebut penataan pipa dan kabel itu belum teratur, bahkan tidak tertib. “Jadi perlu diselaraskan dengan rencana zonasi laut,” kata Trenggono dalam acara yang sama.

Menurut Trenggono, seumpama tidak teratur, penempatan pipa dan kabel bawah laut dapat menimbulkan konflik. Setelah peraturan terbentuk, ia memastikan penetapan alur pipa dan kabel bisa dievaluasi selama lima tahun sekali.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA

Baca juga: Peneliti ITB Bikin Alat Detektor Tsunami via Kabel Bawah Laut