TEMPO.CO, Bandung - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menolak keras rencana pemerintah melakukan impor beras 1 juta ton. Rencana impor itu dinilai bakal mengancam kesejahteraan petani Jawa Barat karena produksi beras di Jawa Barat pada Maret dan April mendatang dipastikan surplus dan sebentar lagi akan memasuki panen raya.

“Kalau tiba-tiba impor beras, maka bisa kebayang kan harganya kebanting," ujar Ridwan Kamil, di Gedung Sate, Bandung, Rabu, 17 Maret 2021. "Petani yang berjuang untuk mencari kesejahteraan jadi hilang."

Oleh karena itu, pria yang akrab disapa Emil ini mengusulkan agar impor beras ditunda atau ditiadakan. "Sehubungan dengan surplus panen kita," ucapnya.

Rencana impor beras itu, kata Emil, juga telah dipersoalkan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) se-Jawa Barat yang menggelar video conference bersama dirinya. Pasokan beras yang melimpah di petani dikhawatirkan akan membuat nilai beli oleh Bulog turun.

"Tadi di Cirebon curhat, biasa Bulog beli 120.000 ton sampai 13.000 ton, sekarang menurun menjadi 21.000 ton. Masa sudah beras banyak, impor pula kan begitu," ucap Emil. "Kalau posisinya krisis beras, saya kira masuk akal ya, tapi ini surplus di Jabar."

Dia menilai rencana impor beras akan mengancam kesejahteraan petani yang tengah diangkat derajat dan martabatnya melalui berbagai program yang dirancang Pemerintah Provinsi Jawa Barat. "Maka kami mengusulkan ke pemerintah, agar menunda beras impor, maksimalkan saja produksi Jabar yang melimpah," katanya.

Penolakan ini, menurut dia, juga didasarkan pada sila kelima Pancasila. Soal hal ini, kesejahteraan petani harus dinomersatukan oleh negara. “Tanpa mereka (petani) kita tidak jadi apa-apa," ucap Emil.

Oleh karena itu, kata dia, manajemen waktu dalam impor beras menjadi sangat penting. "Jangan sampai sekarang pas panen raya ini nanti harga kebanting. Kan kasihan ini susah menyejahterakan petani, kecuali kita ada keberpihakan," ujar Ridwan Kamil.

BISNIS

Baca: Ridwan Kamil: Kalau Kepala Daerah Gak Mau Susah, Belanja APBD Secukupnya Saja