TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Ma’ruf Amin memandang perlu adanya reformasi perpajakan bagi lembaga keuangan syariah atau LKS. Pendapat itu ia ungkapkan dalam rapat Rencana Kerja Kepengurusan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) periode 1442-1445 H atau 2021-2023.

Ma’ruf mengatakan selama ini LKS kurang kompetitif jika dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Ia menduga masalah ini disebabkan oleh adanya aturan-aturan yang kurang tepat, seperti double tax atau pajak berganda pada simpanan murabahah di bank syariah.

“Reformasi perpajakannya ini yang sifatnya untuk bank syariah atau Lembaga Keuangan Syariah sehingga karena sistem konvensional tentu tidak sama,” ujar Ma’ruf di kediaman Wakil Presiden, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 9 Maret 2021.

Dalam perjumpaan dengan pengurus MES, Ma’ruf Amin juga memberikan beberapa arahan. Ia menekankan pentingnya pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurut dia, usaha tersebut harus dilindungi dari persaingan yang tidak seimbang.

Untuk menghadapi arus baru ekonomi, Ma’ruf mengatakan pengusaha besar dan kecil harus bekerja sama. “Pemberdayaan ekonomi umat bukan membenturkan antara yg kuat dan lemah tetapi membangun kemitraan,” kata dia.

Selanjutnya, Ma’ruf membahas mengenai industri halal yang memiliki potensi untuk berkembang. Industri halal ini harus memiliki ekosistem yang kuat. Tak hanya itu, ia menyinggung pentingnya program wakaf. Menurut dia, wakaf dapat menjadi modal usaha sehingga dana yang terhimpun akan terus berkembang dan hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi umat Islam.

Arah kebijakan program MES terdiri meliputi pengembangan pasar industri halal di dalam dan luar negeri, pengembangan industri keuangan syariah nasional, investasi bersahabat yang melibatkan pengusaha di daerah, dan pengembangan ekonomi syariah dari pedesaan secara berkelanjutan.

Selain Ma'ruf Amin, dalam rapat itu hadir Menteri BUMN Erick Thohir Menteri BUMN sebagai Ketua Umum Badan Pengurus Harian MES, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki sebagai Wakil Ketua Umum I MES, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi sebagai Wakil Ketua Umum II, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia sebagai Wakil Ketua Umum III.

Baca: Ma'ruf Amin: Saya Pernah Bilang Bank Muamalat Boleh Sakit Tapi Tidak Boleh Mati