TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM akan efektif menekan mobilisasi masyarakat di lingkup mikro. Pemerintah sebelumnya telah memperpanjang PPKM selama 14 hari hingga 22 Maret.

“PPKM ini kan membatasi mobilitas bagi mereka yang terkena atau yang positif. Jadi kedisiplinan di hulu, kita berharap dengan tracing dan tracking lebih kuat, mereka (warga) yang kena agar tak berkeliaran,” kata Airlangga dalam acara Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana 2021 di Jakarta, Selasa, 9 Maret 2021.

Menurut Airlangga, PPKM skala mikro membantu mengurangi penyebaran Covid-19 dengan tetap menjaga agar sektor-sektor tertentu tetap berjalan. Dengan demikian, kebijakan ini memiliki sifat yang dinamis sesuai dengan kondisi masyarakat di level desa, kelurahan, kecamatan, hingga tiga kota.

Seiring dengan kebijakan pembatasan pergerakan warga, Airlangga mengatakan pemerintah terus meningkatkan 3T atau testing, tracing, dan treatment atau pengetesan, pelacakan, dan penanganan. Di samping itu, pemerintah akan mempercepat program vaksinasi.

Selain vaksin program Kementerian Kesehatan, pemerintah memberikan izin pelaku usaha untuk melaksanakan program vaksin gotong royong dengan konsep pembiayaan mandiri melalui perusahaan. Vaksin gotong royong membuka kesempatan bagi perusahaan menggelar vaksin gratis untuk karyawannya. Beban anggaran vaksinasi itu seluruhnya ditanggung korporasi.

<!--more-->

“Vaksinasi diakselerasi dengan program gotong royong, peraturan menterinya sudah keluar. Namun merek yang digunakan berbeda sehingga tidak bercampur dengan program vaksin gratis pemerintah,” kata Airlangga. Ia memastikan vaksin gotong royong akan segera berjalan, tinggal menunggu stok vaksin dikirim dari perusahaan farmasi.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, mengatakan prinsip PPKM adalah mengaktifkan pentahelix di seluruh level masyarakat. Dengan demikian, semua tokoh masyarakat memiliki peran menekan wabah. “Apa pun bencananya akan ditangani secara kolektif. Jadi desentralisasi,” ujar Wiku.

Hingga saat ini, Wiku memastikan puluhan ribu posko penanganan Covid-19 telah terbangun dan tersebar di seluruh wilayah. Dengan terbentuknya posko, ia berharap tanggung jawab masyarakat dalam menghadapi pandemi meningkat lantaran ini akan menjadi kunci atau modal ke depan untuk menangani bencana yang mungkin akan terjadi.

Sebelumnya Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa PPKM mikro diperpanjang untuk tujuh provinsi dengan penambahan tiga provinsi selama dua minggu ke depan. Tiga provinsi di luar Jawa Bali yang diikutkan karena terjadi kenaikan kasus yang cukup signifikan dan memerlukan perhatian lebih lanjut.

Oleh karena itu, kata dia, untuk PPKM Mikro di dua minggu berikut ini memasukkan Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara.

Baca: PPKM Mikro Diperluas ke 3 Provinsi, Apa Parameternya?