TEMPO.CO, Jakarta - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya mengharapkan ada sinergi antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota Surabaya dalam layanan transportasi dan sarana jalan.

"Ya kami berharap ada sinergi di sektor layanan transportasi dan sarana prasarana jalan di Surabaya. Jadi tidak hanya dibebankan ke Pemkot Surabaya saja," kata Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Irvan Wahyudrajad di Surabaya, Minggu, 7 Maret 2021.

Baca Juga: Transjakarta Raih Penghargaan BUMD Terbaik 2021

Menurut dia, rencana kerja Dishub Surabaya sampai tahun 2022 salah satunya adalah peningkatan layanan angkutan umum, penyediaan prasarana transportasi, peningkatan fasilitas, kelengkapan dan prasarana jalan.

Irvan mengatakan salah satu sinergi yang perlu dilakukan adalah penataan angkutan kota (angkot) karena banyak pekerja atau karyawan yang berdomisili di luar Kota Surabaya, tapi bekerja di Surabaya. "Ini harus kita fasilitasi dengan keberadaan transportasi yang sangat baik," ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, sinergi di sektor layanan angkutan umum. Sebagai contoh bus warna hijau jurusan Mojokerto-Surabaya, diharapkan kondisi busnya lebih baik lagi demi kenyamanan penumpang.

"Juga bus yang jurusan Malang, Surabaya, Pasuruan, Gresik, itu sudah saatnya ditingkatkan lagi kondisi angkutan umumnya. Kami berharap ada revitalisasi angkutan umum luar Kota Surabaya," ujarnya.

Tidak hanya itu, Irvan mengatakan kondisi jalan yang dilalui bus hijau antarkota sebagian besar atau 91 persen adalah jalan milik Pemkot Surabaya, 8 persen jalan nasional dan sisanya merupakan jalan Pemprov Jatim. Untuk jalan kewenangan pemprov yaitu Jalan Joyoboyo, Mastrip, dan jalan Gunungsari.

"Jika Pemprov Jatim tidak meningkatkan kondisi bus antarkota tentu berakibat pada kerusakan jalan. Padahal jalan yang dilalui bus antarkota, mayoritas adalah jalan Pemkot Surabaya," katanya.