TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah berencana mengimpor 1 juta ton beras dalam waktu dekat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan langkah itu diperlukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga di Tanah Air.

Impor tersebut adalah bagian dari rencana penyediaan beras sebesar 1-1,5 juta ton oleh pemerintah.

"Pemerintah melihat komoditas pangan itu penting, sehingga salah satu yang penting penyediaan beras dengan stok 1-1,5 juta ton, pengadaan daging dan gula, baik untuk konsumsi industri, terlebih ini mau lebaran ini menjadi catatan agar ketersedian dan harga betul-betul tersedia untuk masyarakat," ujar Airlangga dalam Rapat Kerja Kementerian Perdagangan, Kamis, 4 Maret 2021.

Berdasarkan bahan paparan yang ditampilkan Airlangga, penyediaan beras itu diperlukan setelah adanya Bantuan Sosial Beras PPKM, antisipasi banjir, dan pandemi Covid-19. Adapun upaya penyediaannya antara lain melalui impor 500 ribu ton beras untuk cadangan beras pemerintah dan 500 ribu ton sesuai kebutuhan Bulog.

Selain itu juga Bulog berencana menyerap gabah dengan target setara beras 900 ribu ton saat panen raya Maret sampai dengan Mei 2021 dan 500 ribu ton pada Juni sampai dengan September 2021.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan impor beras tersebut akan digunakan sebagai iron stock atau cadangan. Ia mengatakan cadangan tersebut memang harus dipastikan selalu ada.

"Iron stock itu barang yang memang ditaruh untuk Bulog sebagai cadangan, dia musti memastikan barang itu selalu ada. Jadi, tidak bisa dipengaruhi oleh panen, atau apapun karena memang dipakai sebagai iron stock," ujar Lutfi.

Lutfi mengatakan rencana itu sudah sesuai dengan hasil Rapat Koordinasi Terbatas pemerintah. "Berapa jumlahnya? Kapan sampai? Ada di tangan saya. Itu adalah tanggung jawab saya memastikan stok (beras) ada dan kapan dikeluarkan ada sesuai kebutuhan dan itu nanti ada koordinasi."