TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP mengambil sejumlah langkah strategis dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah Jawa Barat. Mulai dari menerbitkan surat izin hingga membangun dan merevitalisasi sarana prasana perikanan di provinsi tersebut.

"KKP telah menerbitkan surat penetapan lokasi perairan untuk kegiatan eksploitasi Migas Offshore Northwest Jawa pada pertengahan Januari 2021," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam keterangan tertulis, Selasa, 16 Februari 2021.

Baca Juga: Alasan KKP Lepas Liarkan 147.383 Benih Lobster Hasil Sitaan di KKPD Padang

KKP, kata dia, juga aktif melakukan rehabilitasi/restorasi kawasan mangrove yang ada di pesisir pantai Jawa Barat. Kegiatan ini, dia nilai membantu menangani abrasi dan rob yang rutin terjadi di sejumlah wilayah Jabar. Salah satunya melalui program pembangunan sabuk pantai di Karawang.

"Lalu penyusunan materi teknis Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (KSN) Pacangsanak dan KSN Jabodetabekpunjur pada perairan pesisir telah diselesaikan," ujarnya.

Kemudian secara khusus KKP memberi dukungan penuh pada pembangunan Rebana Golden Triangle, yakni kawasan industri yang dibidik menjadi pusat ekonomi baru di Jawa Barat. Kawasan ini mencakup Cirebon, Majalengka dan Subang.

Dukungan KKP yang dimaksud di antaranya penataan tata ruang di perairan pesisir untuk mendukung kegiatan Rebana Golden Triangle di ruang laut. Lalu melakukan penguatan masyarakat petambak garam dan membangun prasarana di sentra-sentra pergaraman rakyat yang ada di Kabupaten Subang dan Kabupaten Cirebon.

"Kami juga melakukan penguatan masyarakat nelayan, pembangunan prasarana di sentra-sentra industri perikanan tangkap dan budidaya di Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Cirebon pada tahun 2019-2020," kata Trenggono.

Selain itu, KKP membangun infrastruktur di sektor perikanan yang tujuannya sekaligus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir. Salah satunya membangun Pelabuhan Perikanan Cikidang yang menelan anggaran sekitar Rp 22 miliar.

Mengenai pengembangan infrastruktur perikanan di selatan Jawa Barat, KKP menyarankan Pemprov Jawa Barat untuk fokus di empat titik. Yaitu Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhan Ratu, Pelabuhan Perikanan Pantai Cilauteureun, Pelabuhan Perikanan Cikidang, dan Pelabuhan Perikanan Jayanti. Sebab jumlah nelayan yang beraktivitas di empat pelabuhan perikanan tersebut cukup banyak.

KKP, kata dia, siap membantu dan bekerjasama dengan Pemda Provinsi Jawa Barat untuk melakukan studi perencanaan bisnis yang secara ekonomis layak dan dapat dijadikan model investasi swasta di pelabuhan perikanan. Harapannya produksi dapat meningkat, bahkan untuk keperluan ekspor.