TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan pembiayaan atau multifinance tak ingin jor-joran menyalurkan kredit kendaraan bermotor, meski pemerintah memberikan insentif diskon pajak untuk segmen mobil di bawah 1.500 cc. Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno mengatakan industri tetap akan mengedepankan prinsip kehati-hatian untuk menjaga kualitas pembiayaan dan mencegah lonjakan kredit macet atau non performing finance (NPF).

“Fokus kami menjaga kualitas tetap oke, NPF tetap rendah, walau itu berarti kuantitas dan volume pembiayaan berkurang,” ujarnya kepada Tempo, Jumat 12 Februari 2021.

Sepanjang 2020, kinerja industri pembiayaan tercatat merosot hingga -17 persen akibat terdampak pandemi Covid-19. Perusahaan pembiayaan berupaya menjaga tingkat NPF dengan memastikan risiko penyaluran pembiayaan baru tetap rendah, serta melakukan restrukturisasi kredit kepada debitur yang mengalami kesulitan pembayaran.

Hingga akhir tahun lalu, restrukturisasi kredit yang dilakukan industri telah mencapai Rp189,96 triliun atau 48,52 persen dari total pembiayaan, dari 5 juta kontrak. Walhasil, tingkat NPF dapat dikendalikan, dengan perlahan menurun dan berada di kisaran 4,5 persen pada Desember 2020.

Menurut Suwandi, ruang gerak perusahaan pembiayaan untuk melancarkan strategi penyaluran pembiayaan yang ekspansif di satu sisi juga terbatas akibat kondisi pasar keuangan yang melemah.

“Likuiditas perbankan ketat, tingkat risiko pinjaman perbankan sangat tinggi, sehingga mereka juga hati-hati dalam menyalurkan pinjaman,” ucapnya. Padahal, selama ini perusahaan pembiayaan banyak mengandalkan sumber dana yang berasal dari pinjaman perbankan untuk kemudian diputar dan disalurkan kembali.

<!--more-->

Siasat pemberian suku bunga murah juga tidak bisa serta merta mendongkrak penyaluran pembiayaan, karena hal itu bergantung pada minat konsumsi dan daya beli masyarakat. “Di masa sekarang orang lebih memilih menabung dibandingkan membeli aset seperti mobil. Apalagi mobilitas juga terbatas karena kasus Covid-19 masih mereka, kecuali memang kebutuhannya mendesak,” kata Suwandi.

Meski demikian, APPI memproyeksikan kinerja industri pembiayaan dapat pulih perlahan di tahun ini, walau pemulihannya belum akan secepat yang diharapkan. “Kami proyeksikan kinerja pertumbuhan pembiayaan naik 5 persen dibandingkan kondisi akhir 2020.”

Lebih lanjut ihwal pengurangan pajak PPnBM, industri multifinance memperkirakan dampaknya relatif akan minimal, karena implementasinya yang terbatas pada kriteria tertentu saja. “Pengurangan tarif hanya untuk PPnBM saja bukan pengurangan pajak secara menyeluruh, lalu segmen mobilnya juga hanya untuk kategori di bawah 1.500 cc yang diproduksi di dalam negeri,” ujar Suwandi.

Adapun segmen mobil tersebut diperkirakan memiliki porsi sekitar 24 persen dari total penjualan mobil nasional. Namun, jumlah pangsa pasar tersebut kata dia tetap patut diperhitungkan. APPI menaksir dampak diskon pajak tersebut terhadap penurunan harga mobil diperkirakan sekitar Rp 10-15 juta dari harga penjualan yang berlaku saat ini.

“Tapi kembali lagi kuncinya ada pada kekuatan daya beli konsumen, kalau penurunan Rp 10 – 15 juta lalu daya belinya tidak ada ya tetap sama saja.”

Direktur Utama BCA Finance Roni Haslim mengatakan secara umum relaksasi PPnBM mobil di bawah 1500 cc membawa angin segar bagi industri otomotif yang penjualannya lesu selama pandemi. “Aturan tersebut sangat baik, dan kami harap bisa menaikkan penjualan mobil nasional,” katanya.

<!--more-->

Adapun BCA Finance menargetkan penyaluran pembiayaan baru di 2021 dapat menyentuh Rp 30 triliun, atau hampir dua kali lipat dari periode 2020 yang realisasinya sebesar Rp 15,5 triliun. Menurut Roni, butuh waktu untuk memulihkan kinerja industri multifinance seperti kondisi normal sebelum pandemi.

Namun, dia tetap optimistis 2021 bakal lebih baik dibandingkan kondisi tahun lalu seiring upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional yang digencarkan pemerintah. Portofolio pembiayaan juga akan menjadi fokus yang tetap dijaga di tahun ini, salah satunya melalui skema restrukturisasi.

Hingga akhir tahun lalu total restrukturisasi kredit yang dilakukan telah mencapai Rp 8,2 triliun, dengan skema berupa cuti pembayaran bunga dan pokok selama enam bulan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan insentif penurunan PPnBM di sisi lain masih perlu didukung dengan revisi kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mendorong kredit pembelian kendaraan bermotor, yaitu melalui pengaturan mengenai uang muka (DP) 0 persen dan penurunan aktiva tertimbang menurut risiko atau ATMR Kredit untuk kendaraan bermotor, yang akan mengikuti pemberlakuan insentif penurunan PPnBM ini.

Dengan skenario relaksasi PPnBM dilakukan secara bertahap, maka berdasarkan data Kementerian Perindustrian diperhitungkan dapat terjadi peningkatan produksi yang akan mencapai 81.752 unit.

Estimasi terhadap penambahan output industri otomotif juga diperkirakan akan dapat menyumbangkan pemasukan negara sebesar Rp1,4 triliun. “Kebijakan tersebut juga akan berpengaruh pada pendapatan negara yang diproyeksi terjadi surplus penerimaan sebesar Rp1,62 triliun,” ucap Airlangga.

BACA: Airlangga Hartarto Setuju Usulan Kemenperin, Beli Mobil Bebas PPnBM Bulan Depan