Moeldoko: Pertumbuhan Luas Kebun Sawit Bagai Dua Sisi Mata Pisau

Kamis, 11 Februari 2021 07:26 WIB

Kepala Kantor Staf Presiden, Moeldoko memberikan keterangan pers di kediamannya kawasan Menteng, Jakarta, Rabu, 3 Februari 2021. AHY menyebut kudeta kepemimpinan Partai Demokrat demi kepentingan Moeldoko sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko menyebut pertumbuhan luas kebun sawit di Indonesia memang menjadi dilema. Dilema terjadi antara dampaknya terhadap kesejahteraan petani dan lingkungan hidup.

"Bagaikan dua sisi mata pisau," kata Moeldoko dalam webinar nasional penguatan kebijakan pengelolaan sawit pada Rabu, 10 Februari 2021.

Hingga 2020, kata Moeldoko, jumlah perkebunan sawit di Indonesia sudah mencapai 22,1 juta hektare. "Merambah hampir seluruh provinsi di Indonesia, Aceh sampai Papua, ini cukup luas," kata dia.

Di satu sisi, pemerintah memahami sektor ini membawa dampak baik bagi ekonomi dan kesejahteraan petani. Tapi di sisi lain, sektor yang menyerap 16,2 juta tenaga kerja ini berdampak negatif pada keanekaragaman hayati hutan, beserta flora fauna di dalamnya.

"Saya tidak katakan negatif sekali, ndak, tapi ada dampak negatifnya," kata Moeldoko.

Advertising
Advertising

<!--more-->

Menurut Moeldoko, tantangan sektor ini juga akan semakin meningkat bila pengusaha dan petani tak segera memperbaiki tata kelola perkebunan mereka. Sebab, masalah lingkungan ini sudah jadi isu internasional. "Terus digaungkan oleh negara maju," kata dia.

Upaya pengendalian sebenarnya sudah dilakukan dengan terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit. Beleid diteken Presiden Jokowi 29 September 2018.

Lewat Inpres ini, Jokowi memberlakukan moratorium alias penghentian sementara izin pembukaan lahan baru untuk kelapa sawit. Tapi, moratorium akan berakhir 2021.

Untuk itu, organisasi seperti Yayasan Madani Berkelanjutan meminta Jokowi memperpanjang moratorium tersebut. Sebab, masih banyak persoalan tata kelola sawit yang harus dibenahi agar petani dan daerah sejahtera.

"Moratorium sawit selama 3 tahun ini harus diperpanjang agar semua pihak punya waktu cukup untuk berbenah,” ujar Program Officer Tata Kelola Sawit Yayasan Madani Berkelanjutan, Trias Fetra, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa, 9 Februari 2021.

Baca: Jokowi Diminta Perpanjang Moratorium Pembukaan Lahan Baru Kebun Sawit

Berita terkait

Prabowo Ungkap Restu Jokowi Jadi Alasan Dia Maju Pilpres 2024

30 menit lalu

Prabowo Ungkap Restu Jokowi Jadi Alasan Dia Maju Pilpres 2024

Prabowo menjelaskan alasan mengapa dia maju dalam Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Prabowo Mengaku Disiapkan Jokowi dengan Matang untuk Jadi Presiden

2 jam lalu

Prabowo Mengaku Disiapkan Jokowi dengan Matang untuk Jadi Presiden

Prabowo mengungkapkan hal itu di acara PBNU.

Baca Selengkapnya

PN Jaksel Putuskan Ucapan Rocky Gerung Tidak Menghina Jokowi, Pejabat Publik Harus Siap Dikritik

11 jam lalu

PN Jaksel Putuskan Ucapan Rocky Gerung Tidak Menghina Jokowi, Pejabat Publik Harus Siap Dikritik

PN Jakarta Selatan menolak gugatan advokat David Tobing yang menganggap Rocky Gerung telah menghina Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Tugas dan Daftar Banyak Jabatan Lainnya

12 jam lalu

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Tugas dan Daftar Banyak Jabatan Lainnya

Menkomarinves Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk Jokowi sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional. Ini jabatan kesekian yang diterima Luhut.

Baca Selengkapnya

Hasto Akui Terima Pesan Pengurus Ranting yang Tolak Wacana Pertemuan Megawati dan Jokowi

12 jam lalu

Hasto Akui Terima Pesan Pengurus Ranting yang Tolak Wacana Pertemuan Megawati dan Jokowi

Megawati, tutur Hasto, berterima kasih kepada pengurus dan kader hingga tingkat ranting dan anak ranting atas capaian mereka dalam Pemilu tahun ini.

Baca Selengkapnya

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

1 hari lalu

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan akan terus mempersempit ruang gerak bagi pelaku judi online.

Baca Selengkapnya

Akhir Politik Jokowi di PDIP

1 hari lalu

Akhir Politik Jokowi di PDIP

Kiprah politik Joko Widodo atau Jokowi di PDI Perjuangan sudah tamat. Mantan Wali Kota Solo itu butuh dukungan partai politik baru.

Baca Selengkapnya

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

1 hari lalu

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyerahkan 300 sertifikat tanah secara simbolis untuk masyarakat Sulawesi Tenggara.

Baca Selengkapnya

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

1 hari lalu

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

Kaesang mengingatkan kader PSi untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada 2024 pada wilayah dengan potensi jumlah kursi terbanyak.

Baca Selengkapnya

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

1 hari lalu

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

Jokowi sebelumnya kembali menyinggung banyaknya masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri dalam rapat kerja Kemenkes.

Baca Selengkapnya