Anggota DPR Pertanyakan Keamanan Dana Pekerja Migran di BPJS Ketenagakerjaan

Rabu, 10 Februari 2021 18:38 WIB

Ilustrasi BPJS Ketenagakerjaan. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati meminta agar dana kepesertaan Pekerja Migran Indonesia atau PMI di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan tidak bermasalah seiring dugaan kasus investasi di BPJS Ketenagakerjaan yang tengah ramai dibicarakan.

Dia meminta dana Pekerja Migran Indonesia yang dibayarkan ke BPJS Ketenagakerjaan mendapatkan jaminan keamanan. Sebab, papar Mufida, ia mengetahui sendiri perjuangan berat Pekerja Migran Indonesia untuk bisa berangkat ke luar negeri.

"Mudah-mudahan dana hasil keringat saudara-saudara kita PMI yang merantau, meninggalkan keluarga sampai menjual aset dan hutang, semoga tidak termasuk dalam persoalan kasus investasi yang lagi ramai terkait dugaan penyimpangan investasi di BPJS Ketenagakerjaan. Kalau dana PMI masuk di sana menangis kita," ujar Mufida dalam keterangannya, keterangan tertulis, Rabu, 10 Februari 2021.

Mufida mengatakan dana yang dititipkan PMI kepada BPJS Ketenagakerjaan cukup besar. PMI membayar dana ke BPJS Ketenagakerjaan dengan maksud mendapatkan perlindungan selama bekerja di luar negeri.

Baca Juga: Dirut BPJS Ketenagakerjaan: Dana Aman, Tidak Ada Kerugian

Dia berpesan agar BPJS Ketenagakerjaan amanah dalam mengelola keuangan, khususnya dana dari pekerja migran yang diterima oleh BPJS Ketenagakerjaan dalam jumlah besar mencapai ratusan miliar setiap kali keberangkatan.

“BPJS Ketenagakerjaan mendapatkan amanah dan ini adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Karena BPJS setiap kali ada pemberangkatan bisa mengantongi ratusan miliar, jadi kami sangat berpesan agar BPJS Ketenagakerjaan amanah agar tidak merugikan teman-teman PMI yang saat ini serba susah apalagi di tengah pandemi,” ujarnya.

Mufida juga berharap klaim-klaim PMI yang gagal bukan disebabkan oleh adanya indikasi penyimpangan dana investasi yang tengah menjadi perbincangan.

"Mereka mau berangkat titip dana perlindungan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Saya tekankan benar-benar, tolong BPJS Ketenagakerjaan amanah dalam mengelola dana PMI. Ini amanah yang wajib dipertanggungjawabkan dunia akhirat," kata Mufida.

Ia memahami kesulitan dan perjuangan teman-teman PMI yang harus berjuang sendiri di tanah rantau dengan mengorbankan yang mereka miliki di Tanah Air.

BPJS Ketenagakerjaan memaparkan data jumlah kepesertaan Pekerja Migran Indonesia dari rentang 2017-2020 sebanyak 747 ribu peserta. Sementara peserta BPJS Ketenagakerjaan dari PMI yang aktif pada 2020 sebanyak 389 ribu orang. Dana iuran BPJS Ketenagakerjaan yang dihimpun dari PMI sebanyak Rp 263,488 miliar.



Berita terkait

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

9 jam lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

1 hari lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Kejati Bali Buka Peluang Kembangkan Kasus Pemerasan Bendesa Adat ke Investor Lain

1 hari lalu

Kejati Bali Buka Peluang Kembangkan Kasus Pemerasan Bendesa Adat ke Investor Lain

Kejaksaan Tinggi membuka peluang mengembangkan kasus dugaan pemerasan Bendesa Adat di Bali.

Baca Selengkapnya

LPEM UI: Proyeksi Ekonomi RI Tumbuh 5,15 Persen di Kuartal I 2024

2 hari lalu

LPEM UI: Proyeksi Ekonomi RI Tumbuh 5,15 Persen di Kuartal I 2024

Perayaan bulan suci Ramadan dan hari raya Idul Fitri juga dapat memacu pertumbuhan ekonomi domestik lebih lanjut.

Baca Selengkapnya

Paritrana Award BPJS Ketenagakerjaan Masuk Tahap Wawancara Nasional

2 hari lalu

Paritrana Award BPJS Ketenagakerjaan Masuk Tahap Wawancara Nasional

Paritrana Award merupakan apresiasi untuk mendorong terwujudnya universal coverage perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Baca Selengkapnya

Bendesa Adat Diduga Peras Pengusaha Rp 10 Miliar, Seperti Apa Perannya dalam Izin Investasi di Bali?

2 hari lalu

Bendesa Adat Diduga Peras Pengusaha Rp 10 Miliar, Seperti Apa Perannya dalam Izin Investasi di Bali?

Kejaksaan Tinggi Bali menangkap seorang Bendesa Adat karena diduga telah memeras seorang pengusaha untuk rekomendasi izin investasi.

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

2 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

2 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

2 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

3 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya