TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah Ventje Rahardjo mengatakan pihaknya memiliki delapan program kerja utama untuk menangkap momentum pertumbuhan industri halal nasional dan global.

"Pertama, pembangunan zona industri dan kawasan industri halal atau KIH," kata Ventje dalam diskusi Peran Perbankan Syariah dan Momentum Kebangkitan Industri Halal Dunia yang disiarkan secara virtual, Ahad, 7 Februari 2021.

Kedua, kata dia, perlu sertifikasi halal produk ekspor. Ketiga adalah pengembangan halal hub spot, baik laut maupun udara. Keempat, pendirian lembaga pemeriksa halal nasional atau LPH Nasional.

Kelima, pengembangan pariwisata ramah muslim. Keenam, pengembangan industri kesehatan syariah. Ketujuh, modernisasi rumah potong hewan halal. Dan kedelapan, implementasi program pembinaan kesiapan usaha menengah kecil menuju sertifikasi halal.

Menurutnya, untuk dapat terlaksananya seluruh langkah strategis tersebut, diperlukan dukungan sistem informasi yang didukung proses digitalisasi terkait data-data produksi, maupun nilai perdagangan produk halal Indonesia.

"Karena itu diperlukan modifikasi yang bisa mengintegrasikan antara data produk halal yg tersertifikasi dengan data perdagangan dan data ekonomi nasional," ujarnya.

Adapun dia menuturkan industri halal memiliki potensi yang sangat besar sebagai sumber pertumbuhan baru ekonomi dunia. Permintaan produk halal oleh konsumen muslim global, kata dia, meningkat tiap tahun.

"Diperkirakan 2020-2021 pengeluaran konsumen sektor industri halal sebesar lebih dari US$ 2 triliun Tingkat pengeluaran ini. Hal itu mencerminkan pertumbuhan 3,2 persen sejak 2018," kata dia.

BACA: Menteri Perdagangan: Ekspor Produk Halal RI Jauh di Bawah Prancis hingga Jerman

HENDARTYO HANGGI