TEMPO.CO, Jakarta - PT Pertamina (Persero) hingga kini ternyata masih kesulitan menyalurkan elpiji ukuran 3 kilogram yang khusus ditujukan kepada masyarakat miskin. Pasalnya, ketika di lapangan, perusahaan pelat merah itu sukar membedakan konsumen yang berhak dan tidak berhak dalam mendapatkan produk dengan subsidi tersebut.

“Kami dalam melayani konsumen kesulitan membedakan mana yang bisa dilayani dan mana yang tidak. Sehingga perlu dibuat aturan siapa yang bisa dilayani dan siapa yang tidak,” kata Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Sub Holding Commercial & Trading Pertamina Putut Andriatno, Selasa, 2 Februari 2021.

Putut menjelaskan, Pertamina selama ini menyalurkan elpiji 3 kg sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Caranya dengan mendekatkan kepada konsumen pihaknya telah melaksanakan pemerataan penyaluran lewat penempatan pangkalan di setiap desa.

Menurut dia, untuk di pedesaan masih ada alternatif pilihan bahan bakar selain elpiji yaitu kayu bakar. Namun begitu, Pertamina belum dapat mengindentifikasi secara mendetail apakah masyarakat yang menggunakan kayu bakar tersebut karena sulit mengakses elpiji bersubsidi atau memang lebih memilih kayu bakar.

“Jika ada daerah yang kesulitan mendapatkan elpiji karena masih di remote area dan tidak bisa terjangkau armada agen Pertamina mohon diinfokan ke 135, untuk bisa dilakukan evaluasi dan cara pasokan ke daerah tersebut,” kata Putut.

<!--more-->

Sementara itu, terkait dengan wacana perubahan skema penyaluran subsidi energi menjadi tertutup, Pertamina akan mengikuti aturan yang bakal ditetapkan pemerintah. “Pertamina akan mengikuti aturan yang ditetapkan oleh regulator, jika dalam aturannya harus dilaksanakan pendistribusian secara tertutup, sebagai distributor Pertamina akan menjalankan ketentuan tersebut,” ujar Putut.

Sebelumnya, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyoroti keadilan terhadap akses energi bagi rakyat miskin yang dinilainya masih timpang. Meskipun pemerintah pada 2021 mengalokasikan anggaran sekitar Rp 54 triliun untuk subsidi elpiji dan menyediakan elpiji sampai 7,5 juta ton untuk masyarakat, masih terdapat lebih dari 12,51 juta rumah tangga miskin dan rentan di Indonesia yang memasak menggunakan kayu bakar.

Ketimpangan terjadi untuk subsidi elpiji yang hanya dinikmati oleh 35 persen kelompok masyarakat miskin dan rentan. Sisanya, subsidi elpiji dinikmati kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi.

Karena masih ada kendala penyaluran elpiji bersubsidi itu, Ma'ruf Amin meminta agar kementerian dan lembaga terkait untuk terus mengkaji kebijakan subsidi energi secara keseluruhan. Dengan begitu, anggaran pemerintah bisa dihemat dan memperkuat ketahanan energi nasional.

BISNIS

Baca: Skema Anyar Penyaluran Elpiji Bersubsidi Belum Ditetapkan, ESDM: Mohon Bersabar