Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin. Foto: Setwapres
TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan ketergantungan Indonesia terhadap impor energi fosil harus segera dihentikan dan diganti dengan energi baru terbarukan yang dimiliki di dalam negeri.
"Ketergantungan kita terhadap energi fosil yang diimpor harus secara bertahap diganti dengan energi yang bersumber dari energi terbarukan yang tersedia secara lokal," kata Wapres Ma’ruf dalam orasi ilmiahnya pada acara Dies Natalis V dan Lustrum I Universitas Pertamina Tahun 2020 secara daring, Senin, 1 Februari 2021.
Ketergantungan Indonesia dalam memasok energi fosil dari negara lain memang cukup besar. Wapres mencontohkan untuk gas minyak cair atau Liquified Petroleum Gas (LPG) sebanyak 70 persen bahan bakunya masih impor.
"Kita juga harus menyadari bahwa saat ini kita masih sangat tergantung pada energi fosil yang sebagian besar justru diimpor. Saya ingin memberikan contoh, sumber energi utama yang digunakan untuk memasak oleh sebagian besar rumah tangga di Indonesia yakni LPG, lebih dari 70 persen diimpor," ujar Ma'ruf Amin.
Merujuk pada data Dewan Energi Nasional (DEN) tahun 2019, Ma'ruf Amin menyebutkan bauran energi primer nasional untuk Energi Baru Terbarukan (EBT) hanya 9,15 persen, sementara dari batu bara sebanyak 37,15 persen, minyak bumi sebanyak 33,58 persen, dan gas bumi sebesar 20,13 persen.
Sementara itu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mengatakan potensi pengembangan Energi Baru Terbarukan di dalam negeri dapat meningkat hingga 50 persen di 2050, sehingga diharapkan penggunaan bahan bakar fosil dapat berkurang hingga 50 persen di tahun yang sama.
Sri Mulyani Temui Wapres, Bahas Mitigasi Dampak Geopolitik Timur Tengah
6 hari lalu
Sri Mulyani Temui Wapres, Bahas Mitigasi Dampak Geopolitik Timur Tengah
Menteri Keuangan Sri Mulyani menemui Wakil Presiden Maruf Amin untuk melaporkan hasil pertemuan IMF-World Bank Spring Meeting dan G20 yang saya hadiri di Washington DC. pekan lalu. Dalam pertemuan itu, Sri Mulyani pun membahas mitigasi dampak geopolitik di Timur Tengah.